IMM Yogyakarta Desak PP Muhammadiyah Segera Tolak Kelola Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) mendesak PP Muhammadiyah segera menyatakan sikap menolak tawaran konsesi izin upaya pertambangan (IUP) dari Pemerintah.

Desakan tersebut adalah salah satu poin dari tujuh poin sikap DPD IMM DIY mengenai pengelolaan tambang nan didasarkan atas kertas posisi setebal 49 halaman.

IMM DIY menilai Muhammadiyah justru bakal memperparah krisis lingkungan nan turut berakibat pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut.

"Merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan sikap menolak pemberian konsesi pertambangan nan telah jelas dan terang bakal memperpanjang krisis sosial-ekologis serta mempunyai akibat jelek terhadap penduduk terdampak langsung tambang batu bara," bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY.

IMM DIY juga mendesak Pemerintah mencabut dasar patokan nan mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

"Karena terdapat pertentangan dengan patokan di atasnya dan sarat bakal transaksional politik kekuasaan," bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY.

Tak hanya itu, DPD IMM DIY juga menolak aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia untuk dilanjutkan. Mereka pun mendesak Muhammadiyah terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.

"Mengintegrasikan kesadaran ekologis, baik dalam perilaku pribadi penduduk persyarikatan maupun dalam beragam kebijakan organisasi Muhammadiyah," bunyi poin keempat sikap DPD IMM DIY.

"Memperbaharui paradigma sekaligus mengintegrasikan tinjauan ekonomi-politik ke dalam Fikih Lingkungan perspektif tarjih," poin kelima sikap DPD IMM DIY.

Lebih lanjut, DPD IMM DIY berambisi Muhammadiyah turut aktif membikin program untuk memulihkan krisis lingkungan di Indonesia.

Tak hanya melalui program, DPD IMM DIY juga berambisi Muhammadiyah aktif memperbaiki lingkungan di Indonesia melalui pendapat nan berkemajuan.

"Menginisiasi proyek-proyek daya terbarukan, seperti panel surya dan daya angin, di institusi-institusi Muhammadiyah sebagai corak penerapan Risalah Islam Berkemajuan," bunyi poin keenam sikap DPD IMM DIY.

"Mengintegrasikan paradigma eko-teologi dalam kurikulum sekolah dan pesantren Muhammadiyah," poin terakhir sikap DPD IMM DIY.

Hingga sekarang PP Muhammadiyah belum menentukan sikap mengenai tawaran izin pengelolaan tambang nan ditawarkan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan seluruh ketua wilayah Muhammadiyah se-Indonesia bakal membahas perihal tersebut pada 27-28 Juli di DIY.

"Kalau enggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel," kata Busyro saat ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7).

(mab/pmg)

[Gambas:Video CNN]