3 minggu yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia nan baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga nan diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bekerja memberi saran dan rekomendasi agar program-program nan diprioritaskan di bagian ekonomi dapat tercapai dengan baik.
Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 nan ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen nan unik mengkaji tentang persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.
Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa perihal nan disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional mengenai dengan potensi tumpeng tindih kegunaan antar lembaga
Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru nan dibentuk untuk membikin fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester perihal tersebut justru bakal berpotensi membikin lembaga-lembaga tersebut mempunyai kegunaan nan saling tumpang tindih.
“Ke depan DEN fungsinya kudu dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Ester mencontohkan badan lain nan mempunyai kegunaan sama sebagai penasihat presiden nan mempunyai kegunaan belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfaedah optimal, lantaran Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.
Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi nan baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program nan sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ahli ekonomi nan mengisi lembaga tersebut kudu lebih keras lantaran peranya sebagai penasihat Presiden.
Sehubungan dengan tanggapan nan diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak bakal ada tumpang tindih kegunaan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) nan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Meski belum ada peraturan unik nan menjabarkan tugas pokok dan kegunaan DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.
Iklan
“Oh, ya, enggak, jika kita mengoordinasikan policy (kebijakan) nan sifatnya kelak penerapan untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.
Susiwijono berbicara kudu ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan kegunaan DEN. Ia berambisi patokan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN bakal bekerja membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.
Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom nan berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef mempunyai visi untuk mewujudkan kebijakan publik bagian ekonomi, finansial dan pembangunan berbobot nan berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional nan baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu corak kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus lantaran badan tersebut bergerak di bagian ekonomi.
Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional mempunyai tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.
"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, lantaran tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membikin kita lebih efisien," katanya.
Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam lama kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.
TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A
Pilihan Editor: Menilik Tugas Dewan Ekonomi Nasional nan Dimulai dari Era Gus Dur
English (US) · 
Indonesian (ID) ·