Ini Alasan Badan Gizi Nasional Dibentuk Jokowi untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, nan baru dilantik Presiden Jokowi sebagai Badan Gizi Nasional, mengatakan, badan baru itu dibentuk untuk melaksanakan program makan bergizi cuma-cuma nan merupakan rencana kerja prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya pak presiden terpilih. Tapi lantaran mengenai dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota finansial kan sudah kudu masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," kata Dadan seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dia mengatakan Perpres Badan Gizi Nasional kudu dibentuk di era Jokowi lantaran argumen tersebut.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional ini merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan.

"Jadi Pak Jokowi telah meneken Perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bekerja untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi cuma-cuma bisa dilaksanakan," kata dia.

Dia optimistis program makan bergizi cuma-cuma dapat terlaksana Januari 2025.

Usai dilantik Dadan bakal segera mempersiapkan segala sesuatu mengenai dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dia juga menyampaikan bahwa anggaran program makan bergizi cuma-cuma nan ditetapkan Rp71 triliun bakal dikelola Badan Gizi Nasional.

"Kita harapkan minggu pertama Desember itu sudah terima DIPA. Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan," kata pengajar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Dia mengatakan program makan bergizi cuma-cuma bakal langsung diterapkan di seluruh Indonesia.

Iklan

Profil Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan kewenangan asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi nan kondusif dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bekerja memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa kegunaan antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bagian sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bagian sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi nan menjadi tugas dan kegunaan Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan jasa khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pilihan Editor Pemerintahan Jokowi Gandeng UGM Kembangkan Wanagama Nusantara di IKN