Ini Alasan Kenapa Presiden Prabowo Tak Ingin Buru-buru Luncurkan Superholding Danantara

TEMPO.CO, Jakarta - Peluncuran Danantara nan semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024,  diundur sampai Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses nan hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal pendapat pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal kemauan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah lembaga berjulukan Daya Anagata Nusantara, nan disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, Danantara nan menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, kudu melalui proses nan hati-hati dan pruden.

Atas pengarahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara nan semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun kudu diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya kudu ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita kudu tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden agar kelak hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini bakal menjadi seperti Temasek, perusahaan holding nan berfokus pada investasi dunia nan dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Tunggu Revisi Peraturan Pemerintah Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak bakal merevisi Undang-Undang  tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).Peluncuran Danantara juga ditunda lantaran menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden selesai terlebih. Persiapan tersebut, kata mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan, ini juga menjadi pengarahan Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan segalanya secara rapi sebelum diluncurkan.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP kelak saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata Muliaman.

BP Investasi Danantara diproyeksikan jadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, apalagi digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura. Lembaga ini diklaim mempunyai tugas dan kegunaan nan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan mendukung dibentuknya badan baru super holding BUMN berjulukan Danantara itu. “Tinggal gimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam agar sinergitasnya seperti apa, gitu,” katanya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Muliaman menjelaskan bahwa Danantara mempunyai tugas dan kegunaan nan berbeda dari Kementerian BUMN. Badan baru tersebut bekerja untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).