Ini Alasan Pemerintah Tolak Investasi Apple Rp 1,58 triliun dan Tak akan Buka Blokir iPhone 16

Sedang Trending 2 jam yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menolak tawaran investasi Apple di Indonesia senilai Rp 1,58 triliun. Tawaran ini disampaikan Apple agar pemerintah memberikan izin beredarnya produk baru mereka, ialah iPhone 16. Penanaman modal ini dinilai 10 kali lipat dari janji investasi sebelumnya nan belum dipenuhi oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat itu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita menolak proposal investasi itu dalam rapat jejeran ketua Kementerian Perindustrian pada Senin, 25 November 2024. "Berdasarkan rapat ketua hari ini, telah diputuskan nilai kelaziman untuk Apple melakukan penambahan investasi berasas aspek berkeadilan," katanya.

Tidak hanya itu, Agus menambahkan, penolakan proposal investasi tersebut diketahui belum memenuhi prasyarat aspek-aspek berkeadilan. Menurut dia, berasas komparasi investasi nan dilakukan perusahaan teknologi asal Amerika tersebut di negara-negara lain, Apple saat ini belum menanamkan investasi dalam corak akomodasi produksi alias pabrik di Indonesia.

Agus mengatakan ada empat aspek berkeadilan nan belum dipenuhi, seperti komparasi investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, komparasi investasi jenama handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lain nan ada di Tanah Air, pembuatan nilai tambah serta penerimaan negara, dan pembuatan lapangan kerja dari realisasi investasi nan dihasilkan.

"Berdasarkan asesmen teknokratis tadi, nomor tersebut belum meet, belum memenuhi nomor nan kita anggap berkeadilan," kata Menteri Agus.

Perbandingan Investasi Apple di Negara Lain

Di negara lain, Apple menanamkan modalnya dan telah memperluas operasinya secara signifikan, seperti di Vietnam. Negara ini telah menjadi patokan komparasi pemerintah dalam menilai penanaman modal Apple.

"Kami beranggapan bahwa tidak fair juga disebut-sebut meningkatkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita memandang apakah nilai 100 juta dolar AS tersebut berkeadilan alias tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” ujar ahli bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief kepada Antara, Jumat, 22 November 2024.

Seperti diketahui, Apple rupanya telah memperluas operasinya secara signifikasi di Vietnam. Mereka telah menambahkan delapan mitra baru dan membikin jumlah total vendor di negara tersebut menjadi 35 pada 2024.

Perluasan nan dilakukan di Vietnam ini menjadikan negara tersebut sebagai pusat pemasok Apple terkemuka di Asia Tenggara dan keempat terbesar di dunia, setelah di Cina nan menggandeng 158 mitra lokal, diikuti Taiwan (49), dan Jepang (44).

Selain itu, selama delapan tahun terakhir ini, perusahaan teknologi terkemuka dari Amerika ini telah meningkatkan pedoman pemasoknya di Vietnam. Mereka juga menjalin mitra dengan perusahaan teknologi besar dan produsen seperti Foxconn, Luxshare, Samsung, Intel, dan LG. Vietnam sekarang menjadi tuan rumah bagi akomodasi manufaktur besar nan merakit beragam produk Apple, termasuk AirPods, iPad, dan Apple Watch.

Angka Perbandingan Investasi Apple di Negara Lain

Selain menilai proposal nan diajukan Apple belum memenuhi aspek keadilan, pemerintah juga telah menghitung nomor nan dinilai berkeadilan bagi Apple dan Indonesia, mengingat untung nan didapat dari penjualan produk perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di pasar domestik cukup besar.

Menperin Agus mengatakan Apple kudu bisa melunasi sisa komitmen investasi pada 2023 nan sebesar 10 juta dolar AS. Sisa pelunasan investasi ini, tidak menjadi bagian dari proposal baru. Pembahasan proposal baru bertindak untuk tanggungjawab Apple tahun 2024-2026 untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Untuk diketahui, Apple mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembahasan proposal setiap tiga tahun sekali nan merupakan akibat dari keputusan investasi nan dipilih dengan skema penemuan untuk memperoleh sertifikat TKDN.

HAN REVANDA I YUDONO YANUAR

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis