Ini Asal Mula Munculnya Kabar Kasino Diusulkan Dibuka di Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar tentang usulan dibukanya kasino internasional di Bali mencuat dalam dua hari ini. Isu ini dipicu pernyataan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, nan mengusulkan agar di Bali dapat dibangun kasino bertaraf internasional.

Pernyataan itu memicu kontroversi dari pihak pemerintah, lantaran kasino bertentangan dengan undang-undang nan melarang semua corak perjudian.

Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan, kasino nan dibuka di Bali diperuntukkan bagi orang-orang nan bisa dan kaya. "Ide pembangunan kasino nantinya berupa kawasan, seperti ITDC, nan dibangun di area miskin di Bali seperti di Kabupaten Karangasem, Buleleng, bisa juga di Jembrana alias Bangli sehingga pemerataan ekonomi bisa terjadi," ujarnya seperti dikutip Antara, Senin, 5 Agustus 2024.

Ia menambahkan, dengan kasino dibangun dalam area tertentu, sekaligus agar akibat jelek terhadap budaya dapat dikontrol.

"Harapan saya, kelak di kasino itu 50 persen manajemennya adalah orang Bali sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri," ujarnya sembari mengatakan penghasilan nan didapat dari kasino bisa dipakai untuk pelestarian budaya dan mengelola sampah.*

Namun buahpikiran itu langsung ditolak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Pertama, langsung saja tegas tidak ada rencana seperti itu,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam bertemu pers mingguan nan digelar, di Jakarta, Senin.

Senada, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, aktivitas gambling nan ada dalam kasino merupakan tindakan melanggar norma dan dilarang keras dihadirkan di Indonesia.

“Judi kasino pasti tidak (dibangun) lantaran secara undang-undang juga jelas itu sesuatu nan dilarang. Kita negara norma jadi itu tidak bisa,” ujar Nia menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menyebut, mengenai adanya usulan pembangunan kasino di Pulau Dewata, sampai saat ini belum memungkinkan dan tidak bisa direalisasikan lantaran gambling dilarang dalam KUHP.

"Usulan itu (pembangunan kasino) belum memungkinkan lantaran KUHP tetap berlaku," kata Tjok Pemayun ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, sebelumnya dalam suatu sosialisasi dan obrolan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), ada juga pertanyaan mengenai pembangunan kasino, dan dinyatakan belum dimungkinkan untuk diwujudkan.

Iklan

"Yang jelas memang kita ini basic (dasarnya) budaya, sehingga pariwisata nan dikembangkan adalah pariwisata budaya. Bukan masalah tolak apa, ini pariwisata budaya," ujarnya pula.

Hal itu dia sampaikan berangkaian dengan usulan Ketua Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih.

Kasino dari Zaman bang Ali sampai Judi Buntut

Di masa Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), Jakarta mempunyai pusat pertaruhan seperti di Ancol dan area Kota. Alasan Bang Ali waktu itu, pelegalan gambling untuk mengumpulkan biaya pembangunan. Meskipun mendapat banyak penentangan, kebijakan itu terus bersambung lantaran waktu itu pemerintah belum melarang judi.

Ragam gambling di era Bang Ali mulai kasino, loto, greyhound sampai taruhan pacuan kuda. Pemerintahan Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Undang-Undang 7 tahun 1974 nan melarang perjudian.

Namun pada tahun 1970-sampai 1990-an, pemerintah melalui Departemen Sosial juga mengadakan Undian Berhadiah dengan beragam nama silih berganti mulai dari Undian Harapan, Porkas, sampai Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) nan diundi setiap hari Rabu. Undian ini dimaksudkan pemerintah untuk menggalang biaya bagi sosial dan olahraga.

Dampak dari undian berhadiah ini adalah muncul banyak gambling buntut di nyaris seluruh wilayah Indonesia. Para penjudi membeli kupon terlarangan dengan menebak dua sampai empat nomor terakhir undian berhadiah. Setelah SDSB dihentikan, sempat marak Togel alias Toto Gelap Singapura ialah gambling menebak nomor buntut untian toto di Singapura.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Kemenko Marves Buka Skenario Pemerintah Tingkatkan Kualitas BBM Subsidi