Ini Beda Antara Prabowo dan Jokowi Soal Keanggotaan BRICS

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berambisi Indonesia bisa menjadi personil BRICS.  Alasannya, keanggotaan di golongan kerja sama ekonomi nan 'non-Barat' ini, diperlukan agar Indonesia berada di semua tempat dan tidak condong pada blok tertentu.

"Kami ambil keputusan alias kami memandang bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan tapi kita mau berada di mana-mana," katanya, Senin, 28 Oktober 2024.

Indonesia saat ini menjadi anggota G-20, nan terdiri dari 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan motor negara-negara Barat.

Prabowo mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS bakal memperluas kemitraan secara global. "BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak nan sudah ke situ,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu.

Keinginan Indonesia berasosiasi dengan BRICS disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dengan pengumuman tersebut, maka proses Indonesia untuk berasosiasi menjadi personil BRICS telah dimulai.

Mewakili Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai Utusan Khusus menyampaikan pesan Presiden Prabowo tentang anti-penjajahan dan anti-penindasan. Secara khusus, Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian dunia dan menggaris-bawahi krisis nan berjalan di Palestina dan Lebanon.

BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi bumi nan namanya diambil dari negara pendirinya: Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (South Africa).

BRIC semula didirikan untuk menyoroti kesempatan investasi di antara negara personil pada 2006. Menggelar KTT pertama pada 2009 dan berubah nama menjadi BRICS setelah bergabungnya Afrika Selatan pada 2011.

Dalam perjalanannya, personil penuh bertambah, dengan bergabungnya UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia.

Negara-negara tetangga dengan perekonomian besar ada di dalam BRICS, seperti Thailand dan Malaysia telah menyatakan berkeinginan untuk berasosiasi dengan organisasi itu. Arab Saudi belum berasosiasi secara resmi, tetapi berperan-serta dalam aktivitas BRICS sebagai negara nan diundang.

Jika digabungkan, negara personil BRICS mencakup sekitar 30% permukaan bumi dan 45% populasi global. Afrika Selatan mempunyai ekonomi terbesar di Afrika, sedangkan Brasil, India, dan Cina termasuk di antara 10 negara terbesar di bumi berasas populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto (PDB) nominal.

Seperti  Indonesia, lima pendiri BRICS adalah personil G20, dengan PDB nominal campuran sebesar US$28 triliun (sekitar 27% dari produk bumi bruto), total PDB sekitar US$65 triliun (33% dari PDB PPP global), dan diperkirakan US$5,2 triliun dalam persediaan devisa campuran (per 2024).

BRICS mengumpulkan dana $75 miliar untuk meningkatkan kekuatan pinjaman pada Dana Moneter Internasional  (IMF). Namun, pinjaman ini berjuntai pada reformasi pemungutan bunyi IMF nan dikuasai negara-negara Barat.

Iklan

Hal ini membikin tekad personil BRICS untuk mendirikan New Development Bank dengan modal US$100 miliar dan persediaan mata duit senilai lebih dari US$100 miliar. Lembaga finansial ini menyediakan pendanaan bagi pasar negara berkembang terutama untuk proyek-proyek prasarana dan pembangunan berkelanjutan.

Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa Masuk BRICS

Presiden Jokowi pernah menghadiri undangan KTT BRICS di Sandton Convention Centre, Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24 Agustus 2023.

Kehadiran Presiden Jokowi di KTT BRICS dalam kapabilitas Indonesia nan sedang memegang keketuaan ASEAN, sehingga tidak berangkaian dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. 

Jokowi waktu itu mengatakan, bahwa Indonesia tidak bakal tergesa-gesa mengenai status keanggotaannya dalam aliansi BRICS. Meskipun saat ini BRICS telah mencakup seperempat perekonomian dunia dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia, tetapi Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap bakal mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan menjadi personil aliansi BRICS. 

“Kita mau mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak mau tergesa-gesa,” ujar Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

Peneliti politik internasional dari International Institute for Strategic Studies alias IISS, Fitriani,  menyebut bahwa akibat negatif bergabungnya Indonesia ke BRICS, ialah Amerika Serikat bakal menganggap Indonesia lebih pro terhadap Rusia dan Cina, mengingat kedua negara tersebut merupakan rival politik dan ekonomi ASt, dan terlebih lagi pembentukan BRICS merupakan upaya untuk meminimalisir kekuasaan dolar Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia. 

Sementara itu, terdapat beberapa akibat positif dengan bergabungnya Indonesia dalam aliansi BRICS nantinya, seperti Indonesia bakal membangun hubungan diplomatik dengan negara berkembang nan menjadi penyeimbang negara-negara maju.

Selain itu, Indonesia bakal menunjukkan kepada bumi bahwa negara ini secara prinsip menjalankan doktrin kebijakan luar negeri politik bebas aktif nan digagas oleh Mohammad Hatta. 

Selain itu, akibat positif lainnya Indonesia bakal menyalakan kembali diplomasi dengan negara-negara Asia-Afrika nan merupakan personil kebanyakan aliansi BRICS. Menurut Fitriani, nantinya diplomasi tersebut bakal berfaedah dalam menyiapkan seremoni 70 tahun Konferensi Asia Afrika pada 2025. 

RENO EZA MAHENDRA | LAILI IRA berkontribusi dalam penulisan tulisan ini

Pilihan Editor Ini Duduk Perkara Sritex sampai Dipailitkan hingga Prabowo Harus Cawe-cawe