Ini Langkah Maruarar Sirait dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan rencana anggaran untuk membangun rumah di tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, nomor tersebut merupakan biaya nan mini untuk membangun program 3 juta rumah nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berfaedah paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam aktivitas Diskusi Program Tiga Juta Rumah nan diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Pria nan kerap disapa Ara ini mengatakan bakal terus berjuang untuk merealisasikan program tersebut. Dengan biaya nan tersedia, salah satu nan dilakukan Maruarar Sirait adalah melakukan efisiensi pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP. Salah satunya dengan membikin Dirjen unik rumah desa dan juga perkotaan.

"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.

Selain itu, Maruarar Sirait berencana membeli bahan baku, seperti semen untuk pembangunan rumah dengan nilai nan lebih murah. Caranya adalah membeli dalam jumlah besar agar mendapatkan potongan nilai harga nan lebih besar juga.

"Setuju nggak jika saya langsung deal dengan pabrik-pabrik agar harganya turun, agar kita bisa efisien, agar nilai rumah juga bisa turun," katanya.

Selanjutnya, agar program penyediaan perumahan ini melangkah optimal, Maruarar mau mengutamakan keterbukaan info kepada publik. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan adanya pengawasan atas setiap aktivitas nan dikerjakan.

Iklan

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto bakal merealisasikan program 3 juta rumah nan dijanjikan saat kampanye lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah bakal membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bermaksud menjamin pembangunan kediaman dan rumah murah terjangkau berbobot dengan sanitasi nan baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat nan membutuhkan, terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan bisa mengurangi nomor backlog perumahan alias kesenjangan antara total kediaman terbangun dan jumlah rumah nan dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, alias pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit namalain hanya susut 6 persen alias sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan