IPW Minta Pemerintah Sediakan Tanah untuk Rumah Rakyat sebelum Wajibkan Iuran Tapera

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Indonesia Property Watch alias IPW, Ali Tranghanda mengomentari pro-kontra pemotongan tiga persen dari penghasilan untuk Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Ia menyarankan kepada pemerintah agar menyediakan tanah untuk dibangun rumah rakyat terlebih dulu dibanding buru-buru mewajibkan iuran Tapera.

Sebab, menurut dia, pengenaan iuran untuk Tapera ini bakal mengumpulkan biaya jumbo nan asalnya dari para pekerja. "Bayangkan punya biaya banyak, tapi tanah (untuk bangun rumah rakyat) enggak ada. Mau bangun di mana?" katanya ditemui di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Idealnya, menurut Ali, pemerintah membikin model percontohan dan menetapkan letak rumah rakyat bakal dibangun. Karena itu, menurut dia, urusan Tapera ini tidak bisa hanya ditanggung oleh BP Tapera. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar biaya pengumpulan untuk Tapera ini betul-betul bisa dipakai untuk kebutuhan papan masyarakat.

"Tapera itu enggak bisa sendiri, kudu koordinasi dengan Bank Tanah, BP3, Kemendagri, pemerintah daerah, sampai Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Ali menyebut pentingnya membangun koordinasi dengan Bank Tanah untuk kebutuhan pengendalian nilai tanah unik untuk pembangunan rumah rakyat. Atau dengan pemerintah wilayah untuk memastikan perizinan pembangunan.

Iklan

Menurut Ali, besaran potongan penghasilan untuk Tapera sampai tiga persen tiap bulannya sudah cukup besar. Memang, kebijakan pemotongan penghasilan pekerja swasta sebesar 3 persen untuk Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera nan diteken Presiden Joko Widodo namalain Jokowi pada 20 Mei 2024. "Mungkin berjenjang ya, jika 3 persen terlalu besar. Di awal ini mungkin ada subsidi, lantaran perusahaan nan menanggung dan beban iuran juga sudah banyak," ucapnya.

Di tengah kondisi seperti ini menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan untuk membikin masyarakat percaya dengan program Tapera ini.

Pemerintah, menurutnya kudu transparan soal pengelolaan biaya iuran Tapera dari para pekerja ini. Terlebih lagi, andaikan pemerintah memaksa menerapkan kebijakan ini sekarang, belum ada model percontohan nan dipresentasikan pemerintah kepada masyarakat. "Jadi dengan model percontohan ini, misal bakal dibangun di wilayah mana, itu bisa membikin masyarakat percaya jika dananya digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Pilihan editor: Legistalor PDIP Soroti Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Tak Ada Kepastian Timbal Hasil