Istana Beber Daftar Tamu Upacara HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Istana Kepresidenan membeberkan daftar tamu undangan di IKN Kalimantan Timur dan Jakarta saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana merinci pihak nan diundang dalam upacara di IKN adalah Presiden RI dan Ibu Negara selaku tuan rumah, mantan presiden, para ketua lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, dan Kapolri.

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto juga bakal mengikuti upacara di IKN. Lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN.

Adapun undangan untuk mantan presiden mulai disebar hari ini, Kamis (8/8). Istana Kepresidenan tetap bakal mengkonfirmasi lebih lanjut apakah mantan presiden agar datang ke IKN alias sebaliknya.

"Pada prinsipnya mantan presiden itu kami undang di IKN. Sementara mantan wakil presiden kami undang di Istana Merdeka," kata dia.

Sedangkan nan bakal diundang di Istana Merdeka Jakarta, lanjut Yusuf, ialah wakil presiden, wakil presiden terpilih, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI/Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta.

Para duta besar negara sahabat pun bakal diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta

"Untuk para dubes bakal diundang di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf.

Yusuf pun memastikan pembagian menteri Kabinet Indonesia Maju dalam upacara seremoni HUT RI ke79 nan digelar secara hybrid di IKN Kalimantan Timur dan Jakarta bakal dilakukan dengan porsi seimbang.

Ia mengatakan ada beberapa pertimbangan praktis dalam pembagian pembantu Presiden Jokowi dalam aktivitas peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu.

Yusuf belum merinci pembagian menteri baik di IKN maupun di Jakarta. Namun dia memastikan pengaturan dari Istana bakal dilakukan secara setara sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan antara pembantu Presiden itu.

"Pasti pembagian menteri ini bakal kita atur dengan baik agar berimbang antara nan datang di IKN dengan nan datang di Istana Merdeka [Jakarta]," ujarnya.

Demo minta upacara di IKN dibatalkan

Sementara itu, massa dari Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jokowi menggelar demonstrasi di depan Kantor OIKN, Balikpapan Timur, Kamis (8/8). Massa mendesak upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara dibatalkan.

Humas aksi, Yeri mengatakan tindakan represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, serta kebijakan-kebijakan nan tidak mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, pemindahan IKN di Kalimantan menimbulkan keluhan demi keluhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat nan berasosiasi langsung dengan aktivitas pembangunan mega proyek IKN.

"Geram Jokowi mencatat beberapa perihal krusial dan tentu wajib disuarakan menjelang berakhirnya rezim Jokowi nan penuh hiruk pikuk persoalan salah satunya soal mega proyek IKN," ujar Yeri dalam keterangannya hari ini.

Sejak pembangunan mega proyek IKN berjalan, Geram Jokowi mencatat ada sekitar 10 pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk IKN. Pembabatan rimba untuk pembangunan jalan tol telah menghancurkan koridor satwa nan dilindungi.

"Konsep gila nan dihadirkan IKN ialah the forest city namun nyatanya rimba dibabat, mangrove dibabat, dan pencaplokan lahan sewenang-wenang dengan memasang plang milik tertentu terpasang di lapangan," katanya.

Ia beranggapan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah sebagai salah satu peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kemudahan liberalisasi pasar tanah dan kemudahan badan upaya asing untuk menguasai tanah.

Geram Jokowi menilai bahwa Bank Tanah tidak berpihak pada pemenuhan kewenangan masyarakat mini atas tanah.

Lebih gila lagi, kata Yeri, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada Kamis (11/7).

Aturan itu menyebut penanammodal nan membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 190 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.

Dalam tindakan itu setidaknya ada 12 tuntutan nan disuarakan Geram Jokowi, beberapa di antaranya ialah meminta pemerintah membatalkan penyelenggaraan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara, membatalkan program bank tanah dan bubarkan lembaganya, dan membatalkan jangka waktu perpanjangan HGU hingga 190 tahun.

Lalu, mendesak BPK untuk mengaudit anggaran mega proyek IKN secara transparan, membatalkan rencana pengambilan sumber air dari mega proyek IKN, dan menghentikan konversi rimba mangrove untuk keperluan industry dan mega proyek IKN.

(khr/isn)

[Gambas:Video CNN]