Istana: 'Lapor Mas Wapres' Terintegrasi SP4N-LAPOR, Prabowo Tahu

Jakarta, CNN Indonesia --

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan program 'Lapor Mas Wapres' terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Karena itu, Prita mengatakan Lapor Mas Wapres nan diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tak berdiri sendiri dan tumpang tindih dengan kanal pengaduan lainnya.

"Program ini bukanlah sebuah program nan terpisah berdiri sendiri dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat, nan kemudian disingkat dengan SP4N-LAPOR! nan sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa," kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

SP4N-LAPOR! merupakan jasa penyampaian pengaduan masyarakat Indonesia nan dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik. SP4N-LAPOR! membuka beberapa kanal pengaduan ialah di situs www.lapor.go.id, sms 1708, twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan IOS).

SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan seluruh kementerian/lembaga dan 453 pemerintah wilayah di Indonesia. Prita mengatakan masyarakat di wilayah tetap bisa melaporkan beragam pengaduan melalui LAPOR! nan programnya terus berjalan.

"Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat. Bahwa tidak ada nan tumpang tindih, lantaran ini bakal terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program LAPOR! nan sudah ada sebelumnya," kata dia.

Prita mengatakan sudah ada 296 total laporan nan sudah masuk di program Lapor Mas Wapres sejak dibuka Senin (11/11) hingga Kamis (14/11).

Ia merinci laporan nan masuk mulai dari laporan masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan hingga sengketa tanah.

Prita pun menegaskan jika program Lapor Mas Wapres ini sudah diketahui oleh Presiden Prabowo dan telah disetujui oleh seluruh kementerian/lembaga.

"Bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah, nan artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu nan kita kudu pahami lebih dulu ya, kita kudu luluskan lebih dahulu," kata dia.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]