TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte mengatakan pemerintah sedang membahas rencana penambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Menurutnya, pemerintah sudah membahas rencana tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Tambahan kan sedang dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu bakal menjadi keputusan pemerintah dengan DPR nan bakal menyetujui,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau penyelenggaraan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati begitu, Philips memastikan anggaran nan saat ini tersedia untuk tahun melangkah sebesar Rp 71 triliun. Dengan biaya tersebut, pemerintah berupaya mencapai sasaran untuk makan bergizi cuma-cuma pada 2025. Menurut Philips, program jagoan pemerintahan Prabowo Subianto ini bukan sekadar dalam jangka multi-years, tapi multi-decades.
Setelah memasuki pekan kedua penyelenggaraan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk nan tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun alias hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program makan bergizi cuma-cuma satu tahun penuh diperlukan anggaran mencapai Rp 420 triliun.
Sebelum program ini bergulir pemerintah telah jauh hari membahas mngenai penyelenggaraan program termasuk soal anggaran biaya nan berbobot fantastis. Prabowo menaksir total anggaran program makan siang cuma-cuma mencapai biaya program makan bergizi cuma-cuma ditaksir mencapai Rp 460 triliun. Anggaran tersebut rencana diambil dari sumber APBN.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pernah menyebut, sumber terbesar program makan bergizi cuma-cuma berasal dari APBN. Untuk menjalankan program tersebut menyantap biaya Rp 800 miliar per hari alias sekitar 75 persen dari total shopping harian Badan Gizi Nasional sebesar Rp 1,2 triliun.
Sejak bergulir 6 Januari lalu, makan bergizi cuma-cuma secara nasional telah terlaksana di 31 provinsi. 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah beraksi melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Mereka terdiri siswa sekolah PAUD hingga SMKdan SLB, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Periode pertama, Januari hingga April 2025, pemerintah menargetkan 932 Dapur makan bergizi cuma-cuma dapat beraksi melayani sedikitnya 3 juta penerima manfaat. Berikutnya, periode April hingga Agustus 2025, ditargetkan jumlah SPPG mencapai 2 ribu titik dan bisa melayani hingga 6 juta penerima manfaat. Akhir 2025, pemerintah membidik 5 ribu dapur makan bergizi cuma-cuma dapat beraksi dan melayani lebih dari 15 juta jiwa penerima faedah di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.