MENTERI Pertanian Amran Sulaiman mengatakan telah mencabut izin sebanyak 2.039 gerai di seluruh Indonesia nan diduga meningkatkan nilai jual pupuk sebesar 18–20 persen. “Ini permainan sudah lama,” kata Amran di gedung Kementerian Pertanian, Senin, 13 Oktober 2025.
Amran mengatakan selama setahun terakhir Kementerian Pertanian telah mencabut izin sekitar 30 pengecer pupuk nan melanggar patokan dengan meningkatkan nilai jual. Namun setelah melakukan pengecekan secara nasional, Amran mengatakan terdapat ribuan gerai nan meningkatkan harga.
Dari dua ribuan gerai tersebut, Amran mengungkapkan terdapat 6.383 kejadian kenaikan nilai pupuk. Ia menjelaskan, satu gerai bisa meningkatkan nilai sejumlah jenis pupuk seperti pupuk urea dan pupuk NPK.
Hingga kini, Amran menyatakan Kementerian Pertanian tengah menginvestigasi pengecer pupuk bermasalah tersebut. “Bisa jadi pidana,” kata Amran.
Namun dia memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menyampaikan penjelasan kepada dewan Pupuk Indonesia mengenai dengan nilai jual komoditas tersebut.
Atas praktik meningkatkan nilai pupuk dengan rata-rata kenaikan nilai 18 persen tersebut, Amran memperkirakan kerugian nan dialami petani setiap tahunnya mencapai Rp 600 miliar. Sehingga dalam 10 tahun, kerugian petani bisa mencapai Rp 6 triliun.
Amran bercerita, temuan awal kasus gerai nan menjual pupuk mahal menyeruak seiring keluhan para petani. Atas keluhan tersebut, Amran menerjunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung. “Kami tidak mau mengatakan si A, C, B. Temukan langsung harganya, pembelian pupuk, buktinya. Kita ambil, kita simpan,” kata dia.
Adapun hingga saat ini, Amran mencatat sebanyak 9,5 juta ton stok pupuk nasional. Sementara nan telah disalurkan adalah 6 juta ton pupuk.
Amran mengatakan nantinya pupuk bakal disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ia optimistis koperasi tersebut bisa memangkas rantai pasok distribusi. “Langsung serahkan kopdes (koperasi desa), titik. Ini menguntungkan petani kan?”