Jabar Ingin Percepat Pemulangan Korban TPPO asal Sukabumi di Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyatakan Pemerintah Provinsi Jabar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk membantu mempercepat dan penanganan 11 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) asal Kabupaten Sukabumi.

"Koordinasi nan kami lakukan dengan menghubungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI. Kami sampaikan datanya para korban TPPO nan saat ini tengah berada di Myanmar dan juga bakal terus berupaya lantaran bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita nan kudu dilindungi," katanya di Sukabumi, Selasa (17/9).

Menurut Bey, koordinasi antara Pemprov Jabar dengan Kemenlu RI salah satunya mengenai upaya apa nan bisa dilakukan agar para korban TPPO nan disekap di Myanmar itu dapat pulang.

Selain itu, rupanya para korban TPPO nan berangkat kerja ke luar negeri ini tidak melalui penyalur tenaga kerja resmi, tapi atas rayuan rekannya. Oleh lantaran itu, klaim Bey, pemerintah kesulitan dalam memberikan perlindungan lantaran mereka berangkat tanpa memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pria asal Cirebon itu mengatakan kasus TPPO warga Sukabumi kudu menjadi pelajaran semua pihak, terutama pemeritnah di daerah. Dia mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kudu memperkuat sosialisasi dengan melibatkan camat, lurah serta kepala desa mengenai gimana kerja di luar negeri dengan langkah nan betul serta menggunakan penyalur-penyalur resmi.

Sebelumnya, DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi menyebut 11 penduduk Kabupaten Sukabumi nan menjadi korban TPPO di Myanmar. Para korban TPPO itu semula diberangkatkan ke Thailand tetapi setelah beberapa pekan di negara berjuluk Gajah Putih itu mereka kemudian diseberangkan ke Myanmar.

Adapun asal para korban TPPO ialah dari Desa Kebonpedes dan Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes serta Desa Cipurut dan Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas. Mereka berangkat tidak berbarengan ialah pada Mei dan Juni 2024.

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]