Jadi Menteri ESDM, Bahlil Klaim Tak Ada Konflik Kepentingan sebagai Pengusaha Tambang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan tidak bakal ada bentrok kepentingan meskipun dia pernah menjadi pengusaha tambang. Politikus Golkar ini mengatakan urusan perusahaan miliknya sudah dilepas sejak dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal pada 2019.

 “Jadi sudah selesai insyallah. Meskipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara mana kepentingan pribadi,” kata Bahlil di Istana Negara pada Senin, 19 Agustus 2024. 

Bahlil, pemilik PT Meta Mineral Pradana, menjadi salah satu pejabat nan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana pada pagi ini. Posisinya bergeser dari Menteri Investasi ke Menteri ESDM. Saat menjadi Menteri Investasi, Bahlil santer diduga melakukan politisasi izin upaya pertambangan (IUP) dan kewenangan guna upaya (HGU). Bahlil diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menghidupkan kembali izin upaya nan dicabut dengan meminta upeti kepada pengusaha.

Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo berjudul Menteri Bahlil Lahadalia Dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan, Bahlil nan menjabat sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi disinyalir mempolitisasi pencabutan IUP dengan dalih konsesi perusahaan tidak produktif. Bahlil sudah membantah tudingan ini.

Iklan

Dalam keterangan di Istana pada Senin, Bahlil sendiri menegaskan perusahaannya sendiri tetap norma berjalan. Namun dia tidak kombinasi tangan. Menteri ESDM ini juga membantah bahwa dia menggunakan proksi untuk mengendalikan perusahaannya. “Ngawur itu. perusahaan saya jalan normal saya nggak jadi pengurus lagi,” kata Bahlil. “Justru pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu bakal mencoba untuk memenuhi apa nan kudu dijadikan pelajaran sejalan dengan nan dibutuhkan bumi usaha.”

Pilihan editor: Menjadi Menteri Energi, Bahlil Ungkap Tugas dari Jokowi