Jalan Pedang Ibu-ibu Rempang, Jaga Kampung dari Kaki Tangan PSN

Tanjungpinang, CNN Indonesia --

Ibu-ibu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, rela meninggalkan rumah. Mereka berkumpul demi menjaga kampung dari gangguan kaki tangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Puluhan ibu saling bergantian di posko dari pagi hingga petang. Kemudian pada malam hingga pagi, giliran bapak-bapak berjaga di posko di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Posko itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat, tak jauh dari rumah mereka. Ada tiga posko nan dijaga warga, dua di antaranya Posko Sembulang Hulu, sisanya Posko Sembulang Pasir Merah.

"Saya dari jam 07.30 WIB sudah datang ke Posko, untuk jaga kampung saya dari gangguan orang luar. Kami di Posko ngobrol-ngobrol saja tentang Pulau Rempang mau digusur akibat proyek pemerintah," kata Nia, penduduk kampung Sembulang Pasir Merah kepada CNNIndonesia.com melalui panggilan video WhatsApp, Kamis (18/7).

Nia mengatakan peran aktif penduduk menjaga kampung di posko tersebut rupanya memudahkan dalam memonitor orang asing nan masuk wilayah mereka.

Sebelum ke posko, kata dia, semua pekerjaan rumah sudah selesai, termasuk masak pagi dan siang untuk suami serta anaknya. Menurut Nia, kampung kudu dijaga berbareng ibu-ibu lainnya agar tidak dirampas begitu saja.

Dia menilai kampungnya saat ini sudah tidak kondusif lantaran ada sejumlah petugas BP Batam datang mengukur tanah mereka demi pembangunan PSN Rempang Eco City. Kedatangan petugas itu pun ditolak warga.

Dia juga menyebut info penduduk nan setuju direlokasi ke Tanjung Banon pun tidak sah jika berasas pendataan BP Batam.

Berdasarkan info nan diterima CNNIndonesia.com dari warga, di Kelurahan Rempang Cate, kampung Pasir Panjang, dari 138 Kepala Keluarga (KK) hanya 28 KK nan setuju direlokasi, sementara 110 KK menolak direlokasi. Di Kampung Belongkeng tetap di kelurahan nan sama, dari 96 KK hanya 1 KK nan setuju direlokasi, sisanya sebanyak 95 KK menolak direlokasi.

Sedangkan untuk Kelurahan Sembulang, seperti kampung Sembulang Hulu terdapat 93 KK, hanya 3 KK nan setuju direlokasi, selebihnya 90 KK menolak direlokasi. Di Kampung Sembulang Tanjung dari 64 KK sebanyak 51 KK nan setuju direlokasi, selebihnya 13 KK menolak direlokasi. Di Kampung Pasir Merah ada 138 KK, hanya 27 KK nan setuju direlokasi, selebihnya 111 KK menolak direlokasi.

Di Kampung Sembulang Camping dari 55 KK, hanya 14 KK nan setuju direlokasi, sedangkan 40 KK tidak setuju. Di Kampung Sembulang Mekar Lestari terdapat 42 KK, hanya 5 nan setuju direlokasi, sisanya 37 KK tidak setuju direlokasi.

Selain itu, kata Nia, camat dan lurah juga susah dipercaya. Ada orang nan tidak berada di Kampung Sembulang Pasir Merah justru mendapat support rumah dari BP Batam bagi penduduk terdampak PSN Rempang Eco City.

"Kemarin, ada sejumlah petugas BP Batam datang ke kampung kami, mau ukur-ukur tanah, ada juga mau mendata warga, kami tolak," katanya.

Warga lainnya, Siti Hawa (71) pun tidak mau kampungnya digusur untuk PSN Rempang Eco City. Sebagai orang nan dituakan di Kampung Sembulang Pasir Merah, dia tetap mempertahankan kampungnya dan menolak direlokasi oleh BP Batam.

"Lebih baik meninggal berdiri daripada jadi hambe alias diperbudak," tegas Siti Hawa.

Nia dan Siti Hawa adalah dua penduduk Kampung Sembulang Pasir Merah nan menolak dengan tegas Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Respons BP Batam

Saat dihubungi terpisah pada Kamis (18/7), Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengakui ada penolakan penduduk Pulau Rempang terhadap PSN Rempang Eco City.

Meskipun penduduk menolak, kata dia, BP Batam tetap bakal menjalankan tugasnya sesuai petunjuk Pemerintah Pusat. Pihaknya juga berupaya menuntaskan pemenuhan hak-hak penduduk nan terdampak pengembangan proyek strategis nasional tersebut.

Ariastuty mengatakan untuk merealisasikan Rempang Eco-City, BP Batam mempunyai dua tugas penting, ialah menyelesaikan kewenangan penduduk terdampak dan menyediakan rumah baru untuk relokasi.

Menurutnya, kedua tugas itu merupakan pengarahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Penolakan sekelompok masyarakat memang ada, BP Batam tetap menjalankan tugasnya, sesuai petunjuk Pemerintah Pusat," ujar Ariastuty.

(arp/pmg)

[Gambas:Video CNN]