TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman nan inklusif dan harmonis.
"Jadi terbangun ekosistem nan baik, ada beragam macam suku dan kepercayaan nan ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam aktivitas Diskusi Program Tiga Juta Rumah nan diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.
Menurutnya, keberagaman di Indonesia semestinya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria nan berkawan disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk beragam kepercayaan dalam satu kompleks perumahan.
"Perumahan-perumahan itu ya jika bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu langkah untuk buat sesuatu perihal nan baiknya," kata Ara.
Selain itu, Maruarar juga berencana menyatukan beragam komponen masyarakat dalam satu perumahan. Artinya, bakal bercampur antara masyarakat biasa, PNS, guru, TNI, dan Polri nan berpenghasilan rendah. Dalam mencegah pembangunan perumahan eksklusif tersebut, strategi nan digunakan oleh Ara adalah melakukan edukasi kepada masyarakat.
"Di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, ada polisi berpenghasilan rendah. Karena jika TNI dan polisi nan bintara, jarang pindah-pindah tempat. Jadi di situ ada variasi," imbuhnya.
Iklan
Untuk mewujudkan program 3 juta rumah tersebut, Maruarar Sirait memulainya dengan menyumbangkan tanah seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten. Ia juga membujuk pengusaha-pengusaha nasional untuk membangun rumah di tanah nan telah dia sumbangkan. Dengan skema tersebut, Ara menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara cuma-cuma kepada beberapa masyarakat sekitar nan membutuhkan.
"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang untuk dibangun," imbuhnya.
Selain menyumbangkan tanahnya, Maruarar juga mau memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor nan saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia mengatakan sudah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung.
"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.
Pilihan Editor: Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya