Jalankan Perintah Prabowo, Menteri Dody Hanggodo: Pembangunan IKN Lanjut, Tapi Swasembada Pangan Prioritas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bakal tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.

"Tetap IKN tetap, apapun nan sudah diputuskan kan sudah," ujar Dody saat ditemui usai rapat kerja berbareng Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan kegunaan masing-masing kementerian alias lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Namun, menteri kabinet merah putih ini mengatakan bakal lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu. Menurutnya, kesiapan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dody juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi geopolitik nan semakin memanas, mengingat perang bisa meletus kapan saja dan di mana saja. Oleh lantaran itu, Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Ia pun berkomitmen untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan.

"Takutnya kelak Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan kelak kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan jika nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, tanggungjawab PU support Pak Presiden soal swasembada, berfaedah support Kementan. Itu dulu nan utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan pengarahan Prabowo melalui media sosial X. Dalam pengarahannya, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Prabowo juga disebut bakal memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja Juli Antoni nan sebelumnya juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Prabowo berharap, Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berambisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

Iklan

Sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir memerlukan anggaran Rp 466 triliun, nan dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan shopping negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi nan masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Kelanjutan pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato nan berjalan sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga bentrok di Palestina.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai keberlanjutan pembangunan IKN belum menjadi prioritas Prabowo. "Pak Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidatonya lantaran beliau memprioritaskan apa nan menjadi prioritas hari ini," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut dia, Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN merupakan sikap nan realistis mengingat kondisi finansial negara nan terbatas. Terlebih, pemerintah mempunyai utang jatuh tempo tahun depan mencapai lebih dari Rp 800 triliun.

Riri Rahayu, Han Revanda Putra, dan Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya