Jemput Bola Kasus Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Jakarta, CNN Indonesia --

Dugaan mark up proyek kereta sigap Jakarta-Bandung alias Whoosh era Presiden ke-7 Joko Widodo belakangan menarik perhatian publik.

Dugaan rumor mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan eks Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, nan menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam corak penggelembungan anggaran alias mark up di proyek Whoosh.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta sigap USD52 juta per kilometer, padahal berasas kalkulasi Cina biayanya USD17-18 juta per kilometer.

"Menurut kalkulasi pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud lewat cuitannya di akun pribadi media sosial X.

"Ini siapa nan menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa nan dulu melakukan ini," tambah Mahfud.

Setelah itu, lewat cuitannya lagi, Mahfud merasa heran lantaran KPK meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh. Mahfud menjelaskan dalam norma pidana, lembaga penegak norma bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

Terpisah, KPK mengaku mulai kasak-kusuk mencari info mengenai dengan kasus ini. Selain menunggu info dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building.

Meski demikian, KPK memandang info awal mengenai dugaan korupsi nan disampaikan masyarakat menjadi sebuah perihal positif, mengingat laporan kejuaraan masyarakat merupakan corak partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.

KPK harus berani

Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo meminta KPK berani mengungkap dugaan kasus korupsi di proyek tersebut.

"KPK bukan hanya menunggu tapi juga menjemput bola, apa nan dinamakan dengan proactive investigation," kata Yudi kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/10).

Yudi mengatakan KPK bisa memulai penanganan dugaan kasus korupsi KCIC dengan memulai penelusuran dari tahap perencanaan proyek. Yudi menekankan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan nan dilakukan secara sadar, bukan tindakan nan tidak disengaja.

"Karena di perencanaan itu lah nan bisa bawa akibat dampak seperti saat ini, jadi di perencanaan itu betul-betul dicari siapa otaknya, kreatornya," katanya.

Pada tahap ini, Yudi menyebut KPK bisa menelusuri beragam info dari pihak-pihak nan dulu terlibat dalam tahap perencanaan proyek. Ia mencontohkan, misalnya jejeran sejumlah perusahaan BUMN hingga para pejabat nan dulu terlibat dalam tahap perencanaan ini.

Lalu, Yudi juga menyoroti adanya perubahan skema pengerjaan dan pembiayaan dalam proyek ini nan sebelumnya rencananya dengan Jepang, namun beranjak ke Cina di pertengahan jalan.

"Oleh lantaran itu kudu dibongkar apakah ada pemufakatan jahat mengenai dengan perencanaan proyek ini. Misalnya menelusuri kenapa terjadi perubahan dari pembiayaan Jepang, kerjasama dengan Jepang kemudian berubah menjadi dengan Cina," ujar dia.

Tahap kedua nan kudu dilakukan KPK adalah menelusuri pada tahap proses pengerjaan pembangunan. Yudi menyatakan KPK kudu berani menelusuri setiap aspek pembangunan dari proyek tersebut.

Lanjut ke laman berikutnya...