Jokowi akan Hitung Potensi Kenaikan BBM Usai Ditahan hingga Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bakal menghitung fiskal negara mengenai dengan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).  Saat ini pemerintah tetap menahan nilai daya seperti BBM sampai Juni di tengah adanya tekanan terhadap nilai minyak mentah bumi akibat dari bentrok di timur tengah.

“Mampu alias tidak mampu, kuat alias tidak kuat. Harganya, nilai minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya bakal dikalkulasi, semua bakal dihitung,” kata Jokowi ditemui usai aktivitas inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.

Jokowi mengatakan semua bakal dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan nan matang lantaran itu menyangkut rencana hidup orang banyak. Sebab, kata Presiden urusan minyak bisa mempengaruhi segalanya.

Pemerintah berencana mengevaluasi subsidi energi. Wacana ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo nan membahas perkembangan situasi dunia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Airlangga menyatakan pemerintah terus memantau dampak-dampak nan terjadi akibat bentrok global, berangkaian dengan keputusan pemberian support alias subsidi kepada masyarakat.  Ketua Umum Golkar ini menyebut dari sisi perekonomian memang terjadi lonjakan nilai minyak imbas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, serta serangan jawaban nan dilakukan Iran ke Israel.

Sebab, kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, kementerian alias lembaga mengenai sudah menetapkan jumlah volume dan juga anggaran subsidi dalam APBN. “Itu nan perlu dijaga oleh kementerian ESDM dan Pertamina,” kata dia.

Iklan

Mengenai rencana pertimbangan subsidi energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku belum berjumpa dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk merundingkan perihal ini.

Kepastian subsidi daya bakal ditentukan jika tiga menteri ini sudah melakukan pembahasan. "Kan ini tetap belum lenyap ini bulan Mei," sebut Arifin ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menerima pertimbangan pemerintah terhadap kebijakan subsidi daya pada Juni mendatang. Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada kepastian apakah nilai bahan bakar minyak (BBM) bakal naik.

Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan soal subsidi energi. Kementerian Keuangan konsentrasi membahas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. “Tapi tentu langkah-langkah nan bakal dilakukan baik oleh Kementerian ESDM, kementerian BUMN, dan Pertamina bakal kita dukung saja,” kata Sri Mulyani ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta usai peresmian sebuah acara, Rabu, 22 Mei 2024. 

Jokowi mengalokasikan anggaran subsidi daya 2024 sebesar Rp 189,1 triliun. Subsidi itu mencakup Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg dan Listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT. Sebesar Rp 87,4 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg. Serta sebesar Rp 64 triliun untuk subsidi sektor listrik.