Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

2 minggu yang lalu

ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka bunyi mengenai dugaan bocornya info Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nan ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Diketahui, sekitar 6 juta info NPWP diretas dan diperjualbelikan di web gelap seharga Rp 150 juta.

Tidak tanggung-tanggung, di antara 6 juta info nan diretas itu, dibagikan 25 info sampel teratas nan terdapat sejumlah nama pejabat publik. Mulai dari info milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, info nan juga terseret dalam kebocoran tersebut, di antaranya adalah nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan info lainnya. Lantas, apa penyebab kebocoran info NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut rangkuman informasinya.

Jokowi Sebut Ada Keteledoran

Menurut Presiden Jokowi, peristiwa kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Dia pun menyebut beberapa aspek nan dapat menyebabkan kebocoran info itu terjadi.

“Mungkin lantaran keteledoran password bisa terjadi alias lantaran penyimpanan info nan terlalu banyak di tempat nan berbeda-beda,” ucap Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Kepala Negara mengatakan, perihal itu bisa menjadi ruang untuk diretasnya info oleh hacker agar bisa masuk ke dalam sistem. Menanggapi perihal itu, Jokowi langsung bereaksi dan meminta perlunya mitigasi oleh kementerian mengenai soal kebocoran info NPWP tersebut.

“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian info tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan pertimbangan terhadap persoalannya. Nanti bakal disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran info NPWP. Ia pun menyebut setelah pertimbangan rampung, bakal segera dilaksanakan konvensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

“Terkait dengan info kebocoran info nan beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.