Jokowi Buka Suara soal Kans Perppu hingga Ikuti Putusan MK

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri aktivitas HUT ke-26 dan Kongres ke-6 PAN di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Jokowi mengingatkan RUU Pilkada pascaputusan MK nan batal disahkan DPR pada Kamis (22/8) merupakan kewenangan lembaga legislatif.

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah bakal mematuhi putusan MK soal periode pemisah pencalonan kepala wilayah oleh partai dan pemisah usia calon kepala wilayah di Pilkada.

"Iya [mengikuti putusan MK]," ujarnya.

MK pada Selasa (20/8) mengetok palu untuk dua gugatan mengenai Pilkada 2024, ialah gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Pada putusan No 70, MK mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagub dan cawagub menjadi terhitung sejak penetapan. Ketentuan ini berbeda dengan putusan MA nan menginginkan patokan tersebut dihitung sejak pelantikan.

Namun, Baleg secara tiba-tiba langsung merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah MK.

Hal ini memicu kemarahan dan gelombang protes di sejumlah wilayah di Indonesia. Semua komponen masyarakat melakukan tindakan demonstrasi menolak RUU PIlkada itu. Setelah diprotes, DPR pun membatalkan pengesahan RUU tersebut.

(khr/agt)