Jokowi Minta PDN Diaudit, Begini Deretan Respons Anak Buahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk membahas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Mereka melakukan pertimbangan terhadap serangan ransomware oleh peretas (hacker) itu. 

“Ya, (bahas) nan kemarin, lah (soal PDNS). nan pasti bakal melakukan evaluasi,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. 

Dalam rapat di Istana itu datang sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Ada juga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Herlan Wijanarko sebagai perwakilan PT Sigma Cipta Caraka alias TelkomSigma.

Usai rapat, Yusuf mengatakan Presiden Jokowi meminta pihaknya untuk mengaudit tata kelola PDN. “Nanti kita bakal mengaudit, disuruh, tata kelola PDN,” katanya, seperti dikutip dari Antara. 

Namun, Yusuf belum bisa merinci ada berapa lembaga nan bakal diaudit akibat serangan siber itu. Dia menyebut, selama ini memang belum pernah diadakan audit tata kelola dan finansial PDN. 

“Belum, kan (baru mau diaudit), lantaran kasus ini,” ucap Yusuf. 

Dia mengaku tidak mengetahui seberapa besar akibat peretasan PDN terhadap keahlian beragam lembaga pemerintah. “Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita jika belum mengaudit, nggak ngomong-ngomong dulu,” ujarnya. 

Iklan

Yusuf tidak mengungkapkan berapa lama waktu nan ditargetkan sampai keseluruhan proses audit rampung. “Secepatnya, the sooner the better (semakin sigap semakin baik),” kata Yusuf. 

Sementara, Menpan RB Anas serta Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Herlan Wijanarko pun enggan memberikan penjelasan. Mereka berkilah tidak mempunyai kewenangan memberikan info mengenai rumor peretasan PDN Sementara itu. 

“Saya tidak bisa memberi pendapat. Kita hanya betul-betul menyediakan prasarana sesuai dengan TOR (term of reference) nan diberikan oleh Kementerian Kominfo,” ujar Herlan. 

Sebelumnya, pada Senin, 24 Juni 2024, pemerintah melalui BSSN dan Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 211 lembaga nan terdampak kejadian peretasan PDNS. Sehari kemudian, tercatat ada sebanyak 282 lembaga nan terimbas. 

Namun, pada Rabu, 26 Juni 2024, sudah ada 44 lembaga nan siap memulihkan data, sedangkan sisanya tetap dalam proses. Dari semua itu, lima lembaga telah kembali memberikan pelayanan publik usai melakukan migrasi data. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di KEK Nongsa Mulai Awal 2025