Jokowi Resmi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan (satgas) Pemberantasan Judi Online.

Pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres diteken Jokowi pada Jumat (14/6).

"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan pertaruhan daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, nan selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas," bunyi Pasal 1 beleid tersebut.

Pasal 2 Keppres tersebut mengatur satgas gambling online berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jokowi. Pembentukan satgas itu sendiri bermaksud untuk melakukan percepatan pemberantasan aktivitas pertaruhan daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat.

Susunan keanggotaan satgas diatur dalam Pasal 5, nan terdiri dari Ketua Satgas ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,

Kemudian Ketua Harian Pencegahan ialah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tugas satgas diatur dalam Pasal 4, di antara lain mengoptimalkan pencegahan dan penegakan norma pertaruhan daring secara efektif dan efisien. Lalu meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan norma pertaruhan daring.

Tugas lain ialah menyelaraskan dan menetapkan penyelenggaraan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan norma pertaruhan daring.

Dalam melaksanakan tugasnya, satgas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Ketua harian pencegahan dan ketua harian penegakan norma dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi oleh menko polhukam selaku ketua satgas paling sedikit setiap tiga bulan alias sewaktu-waktu andaikan diperlukan.

Sementara ketua satgas melaporkan setiap perkembangan penyelenggaraan tugasnya kepada presiden paling sedikit setiap tiga bulan alias sewaktu-waktu andaikan diperlukan.

Masa kerja Satgas mulai bertindak sejak ditetapkannya Keppres ini sampai dengan 31 Desember 2024. Masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden.

"Segala biaya nan diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga dan alias sumber lain nan sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Keppres tersebut.

Masalah gambling online menjadi perhatian pemerintah belakangan ini. Pasalnya, gambling ini sudah menimbulkan banyak masalah sosial dan juga hukum.

Beberapa waktu lampau seorang polisi wanita di Jombang membakar suaminya hingga tewas lantaran jengkel duit lenyap untuk gambling online.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan transaksi mengenai gambling online pada Januari hingga Maret 2024 mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan putaran transaksi gambling online selama lima tahun belakangan ini jumlahnya mencapai lebih dari Rp600 triliun.

(del/agt)

[Gambas:Video CNN]