Jokowi Rombak Kabinet di Akhir Jabatan, Direktur Next Policy: Bisa Picu Sentimen Negatif Pasar

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi nan merombak ulang kabinet dan membentuk lembaga baru di penghujung masa jabatannya. Menurut dia, langkah tersebut bisa memicu sentimen negatif dari pasar jika menteri nan baru dilantik menelurkan kebijakan kontroversial di akhir masa kedudukan Jokowi.

Yusuf pun  mewanti-wanti agar menteri mengenai tidak menelurkan kebijakan strategis dan kontroversial di kementerian mereka. Menurut Yusuf, perihal itu bermaksud untuk menjaga kepercayaan dan sentimen pasar di akhir masa pemerintahan Jokowi.

"Kebijakan kontroversial di akhir periode kekuasaan Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan sentimen negatif dari pasar, sesuatu nan semestinya sangat dihindari di masa transisi kekuasaan ini," katanya saat dihubungi, Senin, 19 Agustus 2024.

Selain itu, Yusuf mengatakan perombakan kabinet tidak bakal berakibat apapun bagi kepentingan publik. "Menurut saya langkah reshuffle ini tidak berfaedah bagi publik dan makin melihatkan rendahnya etika politik Jokowi. Seharusnya itu semua diserahkan ke presiden terpilih," kata Yusuf.

Dua pos kementerian strategis di sektor perekonomian, ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Investasi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekarang diisi oleh orang dekat Jokowi dan Prabowo. Mereka adalah Bahlil Lahadalia dan Rosan Roeslani. Selain itu Jokowi juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, nan ditugasi menjalankan program makan bergizi cuma-cuma pada tahun 2025.

Iklan

Bahkan Yusuf menilai penggantian menteri pada dua pos kementerian tersebut berpotensi memperburuk keahlian kementerian terkait. Dia memandang tidak ada capaian strategis nan dikejar selain kepentingan politik jangka pendek. 

"Dipastikan tidak bakal berakibat apapun, apalagi sangat mungkin keahlian kementerian berkepentingan malah bakal semakin buruk. nan kita khawatirkan adalah ada agenda terselubung nan mau dikejar dari reshuffle kabinet dengan memanfaatkan sisa waktu kekuasaan Presiden Jokowi ini," kata Yusuf.

Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi bakal Menyulitkan Pemerintahan Prabowo