Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo namalain Jokowi mengatakan kendaraan berbahan bakar fosil alias bahan bakar minyak (BBM) nantinya tidak boleh masuk di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Sebab IKN dirancang sebagai kota nan menggunakan daya hijau.  Ia mengatakan, perihal ini bakal diatur Otorita IKN.

"Yang boleh (digunakan di IKN) hanya EV (electric vehicle/kendaraan listrik)" kata Jokowi dalam sambutannya di seremoni peresmian pembangunan Nusantara Sustainability Hub di IKN, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. "Sehingga, kita harapkan kualitas udara di IKN betul-betul di bawah 20."

Melalui tanggungjawab penggunaan kendaraan listrik, Jokowi optimistis indeks kualitas udara di ibu kota baru bisa mencapai nomor 0. Artinya, bakal jauh berbeda dengan Jakarta nan indeks kualitas udaranya di atas 100.  "Standar udara nan baik, indeksnya di 0 sampai 50. Di Jakarta jauh sekali dari standar," kata dia.

Menyoal penggunaan kendaraan listrik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan kementeriannya tengah menyiapkan sistem pengadaan kendaraan listrik untuk IKN. Ia menuturkan pengadaan nan diprioritaskan di IKN adalah kendaraan listrik umum. Rencana tersebut sudah dibahas Kemenhub berbareng Otorita IKN.

"Jadi ada dari Balikpapan, dari airport ke kota dan ada nan di sekitar kota," kata Budi Karya ketika ditemui di sela aktivitas Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024

Setelah pengadaan kendaraan listrik umum, Budi Karya menambahkan baru dilakukan pengadaan kendaraan listrik individu, misalnya untuk pejabat negara. Ia menargetkan pembahasan sistem ini dalam satu-dua pekan mendatang. "Sehingga, kelak  instansi kudu membeli alias mengadakan, alias leasing," tuturnya.

Adapun sebelumnya, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah namalain Dian menyebut penggunaan kendaraan listrik di IKN secara keseluruhan ditargetkan pada 2045. Namun, selama masa transisi penggunaan kendaraan listrik bakal diterapkan di area inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Kita coba dulu di KIPP nan net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin,” ujar dia saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.

Dian juga mengatakan IKN kudu mempunyai komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu dibangun dari nol, dan bakal memastikan adanya mobilitas nan aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transportation (transportasi publik). 

Bahkan, di IKN bakal ada micromobility—kendaraan mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor nan berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. “Micromobility-nya itu tidak boleh di jalan raya lho, ada khususnya nan kita buat,” tutur Dian.

RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Tentang Mundurnya Bambang dan Donny sebagai Pimpinan Otorita IKN, Ini Pendapat Wapres sampai Luhut