Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah menegaskan tidak ada support sosial alias Bansos kepada pelaku gambling online. "Bapak Presiden dan Menko sudah menjelaskan tidak bakal memberi Bansos kepada penjudi online," ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 19 Juni 2024. 

Saat ini PPATK konsentrasi dalam pemberantasannya berbareng Satgas Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Hasil pemeriksaan nan dilakukan oleh PPATK menurut dia sejauh ini sudah cukup signifikan dalam menangkap dan menyita hasil kejahatan para bandar gambling daring. "Komitmen dan support nan diberikan Satgas bakal optimal dilakukan," ujarnya lagi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan tidak ada support sosial untuk pemain judi. "Enggak ada (pelaku gambling online dapat Bansos). Enggak ada,” ujar Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengatakan perihal senada. "Judi online enggak ada dalam anggaran nan sekarang," ujarnya setelah menjalankan shalat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Senin, 17 Juni 2024.

Usulan pemberian Bansos untuk korban gambling online sebelumnya dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam Satgas, Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua. 

Iklan

Muhadjir juga mengatakan bahwa praktik gambling baik secara langsung maupun online, dapat memiskinkan masyarakat. Sehingga, kata dia, kalangan tersebut sekarang berada di bawah tanggung jawab kementerian nan dia pimpin.

Ia mengaku telah melakukan banyak pembelaan untuk pelaku gambling online, apalagi memasukkan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima Bansos.

ILONA | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang