Jokowi Ungkap 300 Daerah Antre Pemekaran, tapi Terganjal Moratorium

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap ada lebih dari 300 permohonan pemekaran wilayah nan mengantre di meja pemerintah.

Jokowi tak menyebut wilayah mana saja nan mengusulkan pemekaran. Namun, dia menyebut permohonan berasal dari beragam tingkat pemerintahan.

"Yang mengusulkan sudah lebih dari 300 lebih, kabupaten, kota, maupun provinsi," kata Jokowi di Palangkaraya, Kamis (27/6).

Jokowi menyampaikan belum ada rencana mengabulkan permohonan pemekaran tersebut. Dia memastikan moratorium tetap tetap berlaku.

"DOB (daerah otonom baru) tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh tanah air ya," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan moratorium pemekaran wilayah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada 2006. Moratorium itu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Meski begitu, sejumlah usulan pemekaran wilayah terus diungkap beragam kalangan. Pernah ada usulan pembentukan Provinsi Sunda dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2022.

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto juga pernah membawa wacana pemekaran 10 wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia meminta pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah.

Di tengah moratorium itu, pemerintahan Jokowi tetap melakukan pemekaran daerah. Misalnya, pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya seiring keberlanjutan otonomi unik Papua.

Selain itu, ada juga pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) nan mengambil sebagian wilayah Kalimantan Timur. Daerah baru ini bakal menyandang otonomi unik sebagai ibu kota negara baru.

(dhf/tsa)

[Gambas:Video CNN]