Kadin dan Komisi Informasi Berkomitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komisi Informasi (KI) Pusat RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai komitmen untuk mewujudkan keterbukaan info dalam bumi upaya di Indonesia.

“MoU ini sebagai upaya agar info upaya di bumi upaya semakin terbuka, sehingga nantinya meningkatkan peran pengusaha dan penanammodal terlibat dalam kebijakan dan agenda pemerintah nan menyangkut ekonomi negara,” kata Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid usai menandatangani nota kesepahaman di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI ke-15 se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 11 Juni 2024.

Ia menyebut transparansi sangat dibutuhkan dalam bumi bisnis, sehingga KI Pusat mempunyai peran strategis untuk merumuskan keterbukaan info dalam segala aspek, termasuk sektor bisnis.

“Contohnya negara Singapura, mereka mempunyai lembaga Public Service Commission nan mengatur pengelolaan info publik. Lembaga ini telah berkedudukan menekan nomor korupsi di Singapura, sehingga tingkat kepercayaan penanammodal kepada negara itu meningkat lantaran lingkungan upaya nan relatif kondusif,” ujarnya.

Selain di Singapura, kata Arsjad, beberapa negara di Eropa juga telah menerapkan transparansi pengelolaan info publik nan diperkuat dengan perlindungan data. Dia menekankan, keterbukaan info publik sangat dibutuhkan pada sektor upaya lantaran bakal berakibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di samping itu, Arsjad mengapresiasi KI Pusat nan baru saja melakukan kunjungan ke Belgia untuk berganti info dan pendapat mengenai keterbukaan info publik.

Menurut dia, Indonesia memang kudu banyak belajar dari negara-negara maju agar tata kelola info lebih transparan sesuai dengan kebutuhan negara serta melibatkan masyarakat.

Iklan

Namun, kata Arsjad, dalam menerapkan keterbukaan info tentu kudu beradaptasi dengan kearifan lokal mulai dari kultur, adat, dan budaya nan ada pada masing-masing wilayah di Indonesia.

“Bapak Presiden Jokowi berambisi untuk menjadikan Indonesia masuk lima besar negara ekonomi terbesar di dunia, tetapi pertumbuhan ekonomi kudu berada di atas nomor tujuh persen. Karena itu, MoU Kadin Indonesia dengan KI Pusat ini bakal memberikan akibat terhadap pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor bisnis,” ujarnya pula.

Ketua KI Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan Rakornas KI ke-15 se-Indonesia nantinya bakal menghasilkan beragam rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada penyelenggaraan rapat kerja teknis dua bulan mendatang, termasuk soal keterbukaan info dalam bumi bisnis.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menambahkan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas KI, hasil rakornas tentunya tidak hanya berakibat terhadap kebijakan publik, tetapi juga berakibat pada bagian ekonomi lantaran menggerakkan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan

“Agenda Rakornas KI berakibat pada arah kebijakan pemerintah, termasuk soal keterbukaan info dalam bumi upaya nan nantinya bakal mendorong persaingan upaya nan semakin sehat,” tutur Sahbirin.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang