Kadin Harap Pemerintah Buka Kran Perdagangan Karbon Kredit di Pasar Internasional

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis nan diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis nan diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Hubungan Legislatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia alias Kadin, Dede Indra Permana Soediro menyebut sistem perdagangan karbon angsuran saat ini telah melangkah di negara maju dengan insentif berbasis pasar bagi pihak nan sukses menurunkan karbon. 

Dede mengatakan di bursa karbon bumi pada 2023 mencatat nilai perdagangan hingga US$ 480 miliar alias setara Rp 8.000 triliun. "Indonesia mempunyai rimba tropis ketiga terbesar di bumi dengan luas area 125,9 juta hektar bisa menyerap 25 miliar ton emisi karbon. Apabila Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memanfaatkan potensi perdagangan karbon angsuran maka bisa dibayangkan berapa besar pemasukan negara melalui pajak dan PNBP,” kata Dede seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 20 Juli 2024. 

Dede nan juga personil Komisi III DPR RI ini menambahkan potensi pasar internasional untuk perdagangan karbon angsuran ini sangat masif. Namun, dia menyayangkan izin di Indonesia belum memfasilitasi ini. 

"Sayangnya izin kita belum memperbolehkan perdagangan karbon angsuran di perdagangan internasional. Harapan kami bakal ada pembahasan mengenai izin perdagangan karbon angsuran untuk pasar internasional sehingga kita tidak tertinggal dari negara-negara maju nan telah lebih dulu memasuki perdagangan angsuran karbon ini,” kata dia. 

Iklan

Dia menilai karbon angsuran di Indonesia terlalu besar jika hanya diperdagangkan dala bursa karbon dalam negeri. Dia berambisi Indonesia mempunyai payung norma nan lebih kuat untuk memfasilitasi perdagangan karbon angsuran di pasar internasional. 

Tak hanya itu, Dede menegaskan bahwa dengan adanya izin ini pastinya bakal menambah nilai tambah bagi pemerintah, apalagi rumor perdagangan karbon angsuran sedang ramai dibicarakan di pasar internasional. "Indonesia kudu menjadi negara maju dengan beragam terobosan nan ada," kata Dede.

Pilihan editor: Mengapa Bursa Karbon Masih Sepi?




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sedang merampungkan white paper untuk legislatif dan pelaksana pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah itu?


Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

4 hari lalu

Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

Kuasa norma menyebut KLHK tidak mematuhi perintah PTUN Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin PT Rimba Raya Conservation.


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta support corak satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

4 hari lalu

Potret pembangunan prasarana inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Rangkaian trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada akhir Juli 2024.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

5 hari lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan sistem penyelesaian sengketa upaya lewat lembaga mediasi nan didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku upaya dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung penyelenggaraan program Prabowo.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand nan Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware terlarangan saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag bakal memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina lantaran tidak mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand nan Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, nan ditengarai dijual dengan nilai dumping.


Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

5 hari lalu

Kondisi Pepohonan nan ada di dalam area Hutan Harapan. TEMPO/Syaiful Bukhori
Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

Majelis pengadil PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan pencabutan izin restorasi ekosistem alias konservasi PT Rimba Raya Conservation.


Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba pada peletakan batu pertama alias groundbreaking Hotel Vasanta di area Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023. Hotel Vasanta menjadi hotel kedua nan dibangun di area IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

Selain Hotel Nusantara, sarana lainnya seperti rumah sakit dan ritel sudah mulai dibangun di IKN


Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil kesempatan dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

5 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil kesempatan dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

Kadin sebut Indonesia bisa ambil kesempatan dari perang jual beli Amerika Cina. Namun tergantung kesiapan industri.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

5 hari lalu

 Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor terlarangan melibatkan kepolisian dan bea cukai.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis