TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) pada 2024.
“Pengadaan sarana KRL saat ini sangat urgent dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan bertambahnya sarana KRL nan memasuki masa konservasi alias sudah masa kudu diberhentikan operasinya,” ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI nan dipantau secara virtual, Jakarta, Senin, 2 Juli 2024.
Pada 2024, volume penumpang diperkirakan naik 345 juta penumpang, lampau naik 5 persen menjadi 362 juta pada 2025, 358 juta pada 2026, dan 410 juta pada 2027. Menimbang perihal tersebut, lanjutnya, maka diperlukan diperlukan Replacement 1.080 unit KRL nan bakal dilakukan konservasi lantaran telah berumur 30 tahun alias lebih.
Kekurangan jumlah trainset berbarengan dengan peningkatan volume penumpang KRL berpotensi menimbulkan overload penumpang, khususnya pada peak-hour (jam 06.00-08.00 pagi dan 16.00-20.00 malam).
Berdasarkan proyeksi volume penumpang, jika diasumsikan tidak terdapat pengadaan sarana untuk KRL, diperkirakan tingkat okupansi mencapai 242 persen.
Iklan
Apabila dilakukan pengadaan sarana, maka dapat menurunkan tingkat okupansi menjadi 159 persen saat peak-hour pada 2027. “Artinya, ini tetap kepadatan nan normal sehingga tetap bisa memberikan pelayanan nan baik bagi masyarakat, terutama pada saat peak hour,” ucap Didiek.
Berdasarkan perjanjian dan rencana terkini, agenda kehadiran kereta baru impor sebanyak 3TS pada 2025, kereta baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) 16TS nan terbagi menjadi 12TS pada 2025 dan 4TS pada 2026, lampau kereta baru INKA sebanyak 8TS pada 2027, kereta retrofit INKA 2TS pada 2025, dan kereta baru pengganti retrofit sebanyak 8TS pada 2025.
“Pemenuhan PMN di tahun ini sebesar Rp2 triliun untuk persiapan kami di semester II-2024 (dengan kebutuhan biaya Rp810 miliar) dan semester I-2025 (dengan kebutuhan biaya Rp2,37 triliun, sehingga pemenuhan kebutuhan ini betul-betul sesuai dengan waktunya dan bakal kami serap sesuai dengan governance yang berlaku,” ungkapnya.
Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya