Kasus Korupsi DJKA, Hasto Janji Bakal Penuhi Panggilan KPK 20 Agustus

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan bakal datang dalam penjadwalan ulang pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) pada Selasa (20/8).

Hasto mengaku siap untuk memberikan seluruh keterangan nan bakal diminta oleh interogator lembaga antirasuah demi membikin kasus ini terang.

"Saya bakal datang untuk memberikan penjelasan kenapa nomor HP saya bisa di situ, sekaligus menjelaskan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (17/8).

"Apa pun nan diminta KPK, termasuk mereka misalnya seluruh biaya kampanye dilaporkan, saya bakal menjawab dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Hasto telah menyambangi instansi KPK untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus ini pada Kamis (15/8) lalu.

Namun, Hasto batal diperiksa lantaran agenda pemeriksaan sudah diagendakan pada Jumat (16/8).

Hasto pertama kali dipanggil tim interogator KPK nan menangani kasus DJKA Kemenhub pada Juli lalu. Namun, nan berkepentingan tidak hadir.

Dalam kasus ini, KPK sudah menahan Yofi Oktarisza selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Bagian Tengah nan kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021

Yofi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan bingkisan alias janji mengenai paket pekerjaan pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan BTP Semarang.

HP dan arsip belum dikembalikan KPK

Dalam kesempatan nan sama, Hasto juga menyampaikan urusannya dengan KPK nan belum selesai. Ia menyebut, interogator KPK belum mengembalikan ponsel dan kitab nan disita saat stafnya Kusnadi diperiksa sebagai saksi dugaan suap PAW personil DPR RI periode 2019-2024 pada Juni lalu.

Perkara tersebut berangkaian dengan kasus nan menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku nan sekarang tetap berstatus buron.

Hasto menduga, ponsel dan kitab miliknya belum dikembalikan lantaran berangkaian dengan kepentingan di Pilkada serentak 2024.

"Termasuk tentang penyelenggaraan pilkada. Itu motif. Padahal, di dalam norma aktivitas pidana, ketika itu disita harusnya ada saksi siapa nan menjamin bahwa kitab itu tidak disalahgunakan," ujar dia.

Hasto menuding interogator KPK melakukan penyitaan secara tidak sah lantaran tidak sesuai dengan peraturan norma nan berlaku.

(mab/asr)

[Gambas:Video CNN]