Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka bunyi tentang rumor pemerintah wilayah (pemda) memanipulasi info Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal perihal ini.

“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai aktivitas 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sebelumnya, dugaan manipulasi info inflasi oleh pemda muncul usai Tito menyebut kepala wilayah mempunyai modus tersendiri untuk mengakali nomor inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa wilayah nan bisa menjaga inflasi berkesempatan menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, wilayah nan kandas mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, oknum kepala wilayah menyambangi instansi BPS untuk meminta agar info inflasi dipalsukan. Cara lain nan dilakukan pemda, kata Tito, adalah membikin pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga info nan terkumpul bukan info riil.

Sri Mulyani lantas menekankan bahwa info inflasi kudu jeli dan kredibel. “Karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap alias tindakan nan justru mendistorsi nomor inflasi itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan info kalkulasi inflasi oleh BPS sesuai dengan norma statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS merujuk pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

Iklan

“Angka nan dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konvensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip oleh Antara.

Sementara itu, mengenai tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi nomor inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berbicara dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar nomor inflasi tetap jeli dan kredibel. “Untuk reward, kudu betul-betul berasal dari achievement lantaran memang tingkat nilai stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda nan terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut