Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah. 

"Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, dasar kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Merespons tren PHK ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kemnaker terus mengambil langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar event Job Fair Nasional. Dalam arena  ini, dia menyatakan ada 178 ribu lowongan kerja nan tersedia. Ia pun berambisi pelung kerja ini bisa menutup kasus PHK nan terjadi.

"Mudah-mudahan nan keluar dan masuk ini sama, ya. Balance (seimbang)," ujar Ida. 

Tingginya PHK ini, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Rachbini, mengharuskan pemerintah mengambil langkah sigap dan tepat. 

Direktur Program Indef itu mengatakan dalam jangka pendek pemerintah kudu konsentrasi pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Beberapa langkah nan bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program training untuk meningkatkan keahlian mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan kesempatan kerja baru.

“Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa, 27 Agustus 2024 lalu.

Iklan

Sementara itu, untuk mengatasi masalah PHK secara mendasar, Eisha menyebut pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang.

Beberapa langkah strategis nan perlu dilakukan, antara lain reindustrialisasi, peningkatan suasana usaha, optimasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi nan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

Pilihan Editor: Prabowo Bakal Bentuk lagi Kementerian Perumahan, Ini Tanggapan Sri Mulyani