Kaum Tani Gelar Aksi Hari Ini, Tuntut Pemerintah Jalankan Agenda Reforma Agraria Sejati

TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berbareng 80 organisasi tani lainnya membawa tema besar "Selamatkan Konstitusi, Tegakkan Demokrasi, dan Jalankan Reforma Agraria Sejati". Salah satu rangkaian dari peringatan tersebut adalah menggelar tindakan nan tergabung dari Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) pada 23 dan 24 September 2024. 

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika mengatakan selain di Jakarta, tindakan peringatan HTN ini juga bakal dilakukan serentak di beragam wilayah. Di antaranya Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Makassar, Palu, Manado dan Sikka (NTT). 

"Untuk menyuarakan dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan agenda reforma agraria sejati," ujar Dewi dalam keterangan tertulis. 

KPA bakal menggelar tindakan pertama di Gedung KPK RI pada hari ini, Senin, 23 September 2024. Melalui tindakan tersebut, massa tindakan bakal bersuara mengenai kejahatan pemerintah melakukan praktek-praktek korupsi sekaligus menuntut agar KPK mengusut kasus-kasus korupsi di bagian agraria dan mafia tanah. Dewi mengatakan tindakan ini bakal diikuti oleh 1000 massa tindakan dari KPA dan juga serikat Petani Pasundan (SPP).

"Bidang agraria dan mafia tanah nan selama ini menjadi salah satu penyebab tinggi nomor letusan bentrok agraria akibat penggusuran serta perampasan tanah," lanjutnya.

Aksi kedua bakal diselenggarakan di Kementerian ATR/BPN dan Gedung DPR pada 24 September 2024. Pada kesempatan itu, massa tindakan berasal dari petani dan juga komponen aktivitas masyarakat lainnya bakal menyatakan bahwa selama satu dasawarsa terakhir, pemerintah telah kandas menjalankan reforma agraria sejati.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyesatkan reforma agraria, menjadi sertifikasi biasa tanpa redistribusi tanah. Sertifikasi nan mengatasnamakan reforma agraria tersebut merupakan bukti Jokowi semakin meliberalisasi pasar tanah Indonesia. "Hal ini telah menempatkan kedaulatan politik agraria bangsa Indonesia di bawah telapak pemodal dan tuan tanah,"

Ia melanjutkan, dalam temuan dan kajian KPA selama 2015 -2023, Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR hanya sanggup menertibkan tanah terlantar dan jejak Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)seluas 77 ribu hektar dari 7,24 juta hektar.

Iklan

KPA menilai, penertiban tersebut merupakan sebuah kemandegan. Di samping itu, Presiden Jokowi dan jajarannya justru gencar dan terfokus mendorong agenda-agenda liberalisasi agraria dan pembangunan nan berkarakter lapar tanah seperti percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, pembangunan IKN, Bank Tanah, pemaafan bagi perusahaan-perusahaan perambah hutan, politisasi tambang untuk Ormas, dan impor pangan.

"Situasi ini telah menyebabkan laju bentrok agraria dan monopoli tanah selama satu dasawarsa terakhir," katanya. 

Enam ribu orang dari beragam komponen masyarakat, termasuk petani, bakal berkumpul pada puncak peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024. Massa tindakan ini berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Kelompok petani nan turut serta mencakup Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Pemersatu Petani Cianjur (PPC), Serikat Petani Punclut, Persatuan Petani Suryakencana Sukabumi (PPSS), Petani AMANAT Bogor, Pergerakan Petani Banten (P2B), Sekti Jember, dan Serikat Petani Buleleng Bali.

Pada kesempatan ini, KPA juga menyayangkan pemberitaan nan beredar di media massa lantaran membangun narasi bahwa HTN 2024, telah ditunggangi kepentingan politik. Menurut Dewi perihal tersebut merupakan penghinaan secara sistematis terhadap kaum tani dan aktivitas reforma agraria.

"Kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak tertentu nan secara sengaja dan sistematis membangun opini terus menerus bahwa HTN 2024 ini ditunggangi tanpa melakukan cross check ke kaum tani, termasuk KPA nan setiap tahunnya menyelenggarakan tindakan turun ke jalan," katanya. 

Karena itu, dia menekankan bahwa rumor nan telah beredar tidak benar. Menurut dia, peringatan Hari Tani Nasional 2024 nan diperingati setiap 24 September merupakan hari nan mulia dan sakral bagi perjuangan kaum tani di Indonesia. Peringatan tersebut merupakan momentum untuk mengingatkan pemerintah tentang agenda politik bangsa nan belum kunjung dijalankan, ialah agenda reforma agraria.

Pilihan Editor:  Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik