Keluarga Abdul Gani Kasuba Diduga Terima Aliran Uang Hasil Gratifikasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga family Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba turut menerima duit diduga hasil dari gratifikasi. Dugaan tersebut telah didalami tim interogator KPK dengan memeriksa sejumlah saksi.

"Saksi lainnya didalami mengenai penerimaan gratifikasi AGK dan pencucian duit nan dilakukan AGK serta dugaan aliran duit kepada family tersangka," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (19/8).

Para saksi tersebut diperiksa di Kantor Imigrasi Maluku Utara. Mereka adalah SYM, Wiraswasta; AA, Kepala Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan; IT, Wiraswasta; HAL, Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan; RAR, Mahasiswa; GGS, Direktur PT Weka Halmahera Mineral; Bambang Hermawan, Kadis PTSP Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Tim interogator KPK juga mendalami transaksi jual-beli dan pengurusan akta jual-beli lewat saksi AAH selaku notaris.

Sementara itu, tiga saksi lainnya tidak menghadiri pemeriksaan tanpa keterangan. Yakni BM selaku Komisaris Utama PT Buli Mineralindo Utama, Komisaris PT Buli Berlian Nusantara, Komisaris PT Duta Halmahera Mineral, Direktur PT Karya Bersama Mineral, Komisaris Berkarya Bersama Halmahera.

Kemudian HKS selaku Kepala Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Halmahera Selatan dan YR selaku Kasi pemerintahan Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Halmahera Selatan.

Lembaga antirasuah memproses norma Abdul Gani dan pengusaha tambang Muhaimin Syarif atas kasus dugaan korupsi.

Muhaimin tetap ditahan oleh interogator KPK, sementara Abdul Gani sedang diadili atas kasus dugaan suap untuk proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Muhaimin Syarif diduga memberi duit kepada Abdul Gani sejumlah Rp7 miliar. Jumlah itu tetap bisa berkembang seiring perkembangan penyidikan.

Pemberian duit dilakukan secara tunai ke Abdul Gani maupun melalui ajudan-ajudannya, ke rekening keluarga, serta lembaga alias pihak nan terafiliasi dengan Abdul Gani dan perusahaan mengenai dengan family Abdul Gani.

Uang itu berangkaian dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Maluku Utara, pengurusan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM RI nan ditandatangani Abdul Gani sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin Syarif selama 2021-2023 tanpa prosedur nan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM 1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Dari usulan-usulan penetapan WIUP nan diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin Syarif tersebut, enam blok nan diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM RI pada tahun 2023 ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga, Blok Lilief Sawai dan Blok Wailukum.

Dari enam blok tersebut, lima di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai.

Sementara dari lima blok nan sudah dilakukan lelang, empat blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, dan Blok Lilief Sawai.

Pada 25-26 Juli 2024, KPK telah menggeledah tiga instansi swasta dan dua rumah serta mengamankan sejumlah peralatan bukti arsip dan print out peralatan bukti elektronik (BBE) dalam penggeledahan tersebut. Diduga peralatan bukti dimaksud berangkaian dengan pengurusan perizinan tambang di Maluku Utara.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]