Kemdikbudristek: Banyak yang Harus Disediakan Warga untuk Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui anggaran negara nan disediakan untuk perguruan tinggi negeri (PTN) tidak bisa menutupi biaya nan dibutuhkan.

Dari total sekitar Rp665 triliun biaya pendidikan, hanya Rp98,987 triliun nan dialokasikan untuk Kemendikbudristek. Lalu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk PTN hanya Rp21 triliun.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti pun mengamini dengan minimnya anggaran untuk pendidikan tinggi, maka penduduk kudu mencari duit sendiri demi membiayai kuliah.

"Jadi banyak nan kudu disediakan sendiri oleh masyarakat untuk memungkinkan anaknya pergi ke sekolah untuk mendapat pendidikan," kata Suharti dalam rapat kerja berbareng Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris menjelaskan lebih perincian kebutuhan biaya untuk pendidikan tinggi. Pada 2024, biaya nan dibutuhkan PTN mencapai Rp37,3 triliun.

Sementara itu, PTN mendapat penerimaan sebanyak Rp16,2 triliun untuk memenuhi anggaran nan dibutuhkan. Penerimaan itu salah satunya didapat dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Haris mengatakan total penerimaan tersebut belum bisa menutup sisa kebutuhan anggaran pendidikan tinggi sebanyak Rp21,1 triliun. Pemerintah pun memberikan BOPTN. Namun, keahlian pemerintah memberi BOPTN hanya Rp6,6 triliun.

Ia pun mengungkapkan kebutuhan biaya pendidikan bakal meningkat pada 2025. Dia menyebut kebutuhan PTN bisa mencapai Rp56,7 triliun.

Jika PTN mendapatkan penerimaan dengan nominal nan sama, maka selisih biaya nan kurang mencapai Rp40,5 triliun. Sementara pemerintah hanya bisa menganggarkan BOPTN Rp6,3 triliun alias 16 persen dari total anggaran nan dibutuhkan.

Menurutnya, besaran UKT nan ditetapkan oleh PTN bakal mempengaruhi penerimaan nan masuk.

Oleh karena itu, dia beranggapan PTN bakal kesulitan menutup anggaran nan dibutuhkan jika tidak ada perubahan besaran UKT nan dibebankan kepada masyarakat.

"Ini sebenarnya area kita kudu memikirkan jika UKT tetap dipertahankan sekian. Ini menjadi beban berat bagi PTN," ujarnya.

(yla/tsa)

[Gambas:Video CNN]