Kemelut Pergantian Ketum Golkar: Dipicu Konflik hingga Kasus Hukum

Jakarta, CNN Indonesia --

Suksesi ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) kerap terjadi dalam situasi nan 'tidak normal' dari masa ke masa.

Terbaru, Airlangga Hartarto nan telah menduduki bangku ketum sejak 2017 secara mengejutkan mengundurkan diri per Sabtu (10/8) malam. Padahal, musyawarah nasional (munas) pergantian Ketum Golkar dijadwalkan Desember 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pergantian Ketum Golkar dalam 10 tahun terakhir kerap diwarnai bentrok hingga dipicu kasus hukum.

Diketahui Airlangga terseret kasus dugaan korupsi izin impor minyak sawit mentah nan diusut Kejaksaan Agung. Menko Perekonomian itu pun sempat diperiksa sebagai saksi.

"Kalau memandang kecenderungan secara umum, ketua umum Golkar itu selalu lahir dari situasi nan tidak normal. Ketum Golkar sebelum Airlangga, Pak Setya Novanto itu jadi Ketum Golkar di tengah bentrok internal Golkar saat itu, jika tidak salah bentrok internal antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/8).

"Termasuk misalnya Pak Airlangga jadi Ketum Golkar itu juga kan di dalam kondisi di mana Ketum Golkar Setya Novanto itu berhadapan dengan kasus hukum," imbuhnya.

Dualisme Ical vs Agung Laksono

Sejak didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman pada 20 Oktober 1964, Golkar sudah berganti 14 ketum. Pada beberapa masa, suksesi ketum Golkar selalu diwarnai dengan adanya goncangan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Pada 2014 misalnya, terjadi dualisme di Golkar. Terjadi saling klaim antara kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dengan Agung Laksono hasil Munas Jakarta.

Sengketa antara keduanya melangkah cukup alot. Kubu Aburizal Bakrie mendaftarkan kepengurusan versinya ke Kemenkumham pada saat itu. Lantas, Kubu Agung Laksono pun menggugatnya ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Kemenkumham pun mengeluarkan surat keputusan nan berisi Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dinyatakan sah. Perselisihan Ical dan Agung Laksono pun terus berlanjut.

Akbar Tandjung sempat ditunjuk oleh Kubu Ical untuk memediasi perselisihan mereka. Namun, tak membuahkan hasil juga. Ical akhirnya menggugat kubu Agung Laksono ke Pengadilan Jakarta Barat pada 2015.

Perselisihan mereka terus bersambung hingga menjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta hingga sampai ke Mahkamah Agung (MA).

PTUN Jakarta sebenarnya pada 2015 mengeluarkan putusan sela untuk menangguhkan Surat Keputusan Kemenkumham nan mengesahkan kubu Agung Laksono.

SK Kemenkumham pun dicabut. Kepengurusan Golkar kembali kepada hasil Munas Riau nan menunjuk Aburizal Bakrie sebagai ketum. Namun, masa kedudukan itu bertindak hingga Desember 2015.

Setnov tersandung korupsi e-KTP

Pada medio 2014-2016, Golkar mengalami ketidakpastian kepengurusan nan jelas lantaran dualisme ini. Untuk mengatasi bentrok internal itu, Mahkamah Partai Golkar membentuk Tim Transisi nan diketuai oleh Jusuf Kalla pada Januari 2016.

Munas Golkar akhirnya digelar pada Mei 2016 di Bali dan membikin Setya Novanto terpilih menjadi Ketum Golkar. Setnov terpilih aklamasi lantaran saingannya, Ade Komarudin mundur dari bursa calon Ketum.

Golkar di bawah kendali Setnov memutuskan berasosiasi ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai beringin lampau mendapat jatah menteri di kabinet.

Namun belum sampai dua tahun, Golkar kembali kudu menggelar suksesi Ketum. Pasalnya, Setya Novanto tersandung kasus korupsi pengadaan kartu tanda masyarakat elektronik (e-KTP).

Munaslub kemudian digelar pada Desember 2017 lalu. Saat itu muncul sejumlah nama maju sebagai calon ketum Golkar, seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, hingga Aziz Syamsuddin.

Setelah melewati dinamika, Airlangga terpilih aklamasi. Saat itu juga mencuat bahwa Airlangga mendapat restu Jokowi untuk menjadi ketum Golkar.

Airlangga menjadi ketum Golkar 2017-2019. Menko Perekonomian tersebut kemudian terpilih lagi sebagai Ketum Golkar pada Munas nan digelar awal Desember 2019.

Saat itu Airlangga langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai ketum Golkar.

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar. Lalu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.

(fra/fra)

[Gambas:Video CNN]