Kemendikbud Respons UKT Mahal, DPR Bentuk Panja

Jakarta, CNN Indonesia --

Gelombang tindakan protes mahasiswa mengenai kenaikan duit kuliah tunggal (UKT) terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Beberapa kampus nan mahasiswanya menggelar protes ialah di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Negeri Riau (Unri) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Para mahasiswa Unsoed, misalnya, melakukan tindakan protes lantaran ada kenaikan duit kuliah hingga lima kali lipat. Kasus lainnya terjadi di Universitas Negeri Riau (Unri) ketika seorang mahasiswa berjulukan Khariq Anhar memprotes ketentuan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) dalam UKT nan kudu dibayar mahasiswa Unri.

Merespons gelombang protes itu, Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie menjelaskan bahwa pendidikan tingkat tinggi tetap berstatus tersier di Indonesia, sehingga tidak wajib untuk diikuti.

"Dari sisi nan lain kita bisa memandang bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan," kata Tjitjik.

"Siapa nan mau mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, ya itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib," imbuhnya.

Dia menyebut pendidikan wajib di Indonesia saat ini adalah 12 tahun, ialah dari SD, SMP hingga SMA. Oleh karena itu, pemerintah lebih konsentrasi untuk pendanaan pendidikan pada tiga jenjang itu.

Pemerintah mengaku telah mengucurkan support operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). Namun, belum bisa menutup semua kebutuhan operasional alias setara dengan biaya kuliah tunggal (BKT).

Oleh karena itu, pendidikan tinggi di Indonesia juga belum bisa digratiskan seperti di beberapa negara lain. Selain itu, pembiayaan pendidikan tinggi juga dibebankan kepada masing masing mahasiswa lewat UKT.

"Apa konsekuensinya lantaran ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan, untuk pembiayaan wajib belajar," ujarnya

Dalam skema UKT, kata Tjitjik, mahasiswa dibebankan penghasilan kuliah sesuai keahlian ekonominya. UKT dibuat ke dalam beberapa kelompok.

Kemendikbudristek telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di PTN Kemendikbudristek.

Dalam patokan itu, golongan UKT 1 sebesar Rp500 ribu dan UKT 2 sebesar Rp1 juta menjadi standar minimal nan kudu dimiliki PTN. Selebihnya, Tjitjik menyebut besaran UKT ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Tjitjik pun membantah saat ini ada kenaikan UKT. Menurutnya, bukan UKT-nya nan naik, tetapi golongan UKT-nya nan bertambah.

"Ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan UKT. Tetapi penambahan golongan UKT," kata Tjitjik.

DPR bakal corak panja

Komisi X DPR bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah biaya pendidikan UKT di perguruan tinggi nan mengalami kenaikan belakangan ini.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyatakan Panja itu berfaedah untuk mengetahui apa nan jadi argumen biaya pendidikan kerap naik.

"DPR juga langsung membikin Panja biaya pendidikan. Karena kita juga mau tahu sebenarnya pembiayaan pendidikan itu seberapa dan kenapa kudu menaik," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).

Dede menyebut nantinya Panja tersebut bakal mengulas komplit komponen biaya pendidikan. Bukan hanya biaya kuliah, melainkan juga hingga ke taraf sekolah dasar.

Ia menyebut review terhadap komponen biaya pendidikan itu belum pernah dilakukan. Walhasil, peserta didik dan orang tua pun tidak mengetahui untuk apa saja duit nan telah mereka bayarkan.

"Apakah biaya komponen pendidikan seperti UKT itu naik dikarenakan bayar penghasilan pengajar alias mungkin duit gedung alias biaya riset. Kita belum tahu, itu nan kelak kita bakal bahas," ucapnya.

Selain membentuk Panja, Dede mengatakan Komisi X DPR juga bakal segera memanggil Kemendikbud.

(yla/wis)

[Gambas:Video CNN]