Kemenhan Klarifikasi Kabar soal Minta Diskon Proyek Jet Tempur KF-21

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) buka bunyi soal pemberitaan nan menyebut Indonesia mengusulkan pemotongan pembayaran ke Korea Selatan (Korsel) untuk pembiayaan proyek berbareng pesawat tempur KF-21.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen Edwin Adrian Sumantha mengatakan istilah nan tepat atas langkah nan diambi Indonesia mengenai pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah penyesuaian pembayaran alias payment adjustment, bukan pemotongan pembayaran namalain korting.

"Penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama nan telah dan tetap bakal dilaksanakan berbareng Republik Korea," kata Edwin saat dihubungi, Selasa (7/5).

Edwin menjelaskan penyesuaian pembayaran itu merupakan langkah logis dan rasional, lantaran terdapat beberapa aktivitas dalam program nan tidak dapat diikuti teknisi Indonesia.

Sehingga, sambungnya, pembayaran nan dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan faedah nan diperoleh dari kerja sama.

"Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program alias aktivitas nan tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, nan pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran nan telah direncanakan," katanya.

Edwin juga menjelaskan nilai pembayaran Indonesia mengalami penyesuaian lantaran pihak Korea Selatan hanya menerima pembayaran biaya berbagi (cost share) hingga tahun 2026.

Ia menyebut setelah tahun tersebut, proyek KF-21 bakal memasuki fase produksi dan biaya berbagi dari Indonesia.

"Disesuaikan dengan keahlian fiskal Kementerian Keuangan nan ditetapkan sebesar Rp1,32 triliun per tahun hingga tahun 2026. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tanggungjawab finansial Pemerintah dalam proyek ini tetap dalam pemisah keahlian anggaran negara," katanya.

Edwin mengatakan pemerintah berkomitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam proyek KF-21.

"Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan bahwa investasi nan dilakukan oleh Pemerintah memberikan hasil nan optimal dan penggunaan finansial negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.

Sebelumnya, Indonesia disebut meminta keringanan pembayaran biaya proyek pengembangan pesawat tempur KF-22 berbareng Korea Selatan menjadi sekitar sepertiga dari jumlah di awal komitmen awal.

Sejumlah sumber mengatakan kepada instansi buletin Korsel, Yonhap, bahwa Indonesia baru-baru ini mengusulkan keringanan pembayaran sebesar 600 miliar won alias sekitar Rp7 triliun untuk proyek jet Boramae tersebut.

Sementara itu, komitmen awal nan kudu dibayarkan Indonesia mengenai proyek pesawat tempur campuran ini ditetapkan sekitar 1,6 triliun won hingga Juni 2026.

Korsel belum memutuskan apakah bakal menerima permintaan baru Indonesia tersebut alias tidak. Pejabat Korsel mengatakan sampai saat ini pemerintahnya tetap berkonsultasi dengan Indonesia soal permintaan ini.

"Agar sukses menyelesaikan pengembangan sistem KF-21, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia sedang melakukan negosiasi akhir untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya saat ini," kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters pada Senin (6/5).

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]