Kemenkum Sahkan Kepengurusan Dekopin 2025 di Bawah Bambang Haryadi

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi mengakui kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2025 di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi. Pengakuan ini disampaikan melalui surat jawaban Kemenkum HAM pada Jumat (31/1), setelah Dekopin mengusulkan permohonan pengakuan kepengurusan baru pada Rabu (15/1).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan konsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengenai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan AD/ART Dekopin nan tetap berlaku.

"Oleh lantaran itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat jawaban kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Susunan kepengurusan baru Dekopin nan disahkan meliputi:

• Ketua Penasehat: Jimly Asshiddiqie
• Ketua Umum: Bambang Haryadi
• Ketua Harian: Priskhianto
• Sekretaris Jenderal: Gilang Widya Pramana
• Bendahara Umum: Putri Zulkifli Hasan
• Ketua Dewan Pengawas: Muhammad Sayid Abdullah
• Ketua Majelis Pakar: Ferry Juliantono

"Dengan demikian, pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berambisi dengan pengakuan serta pendaftaran badan hukumnya, nan bakal segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, proses ini segera kami laksanakan," tutur dia.

Supratman berambisi perihal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air serta mengakhiri semua polemik mengenai dengan Dekopin.

Di sisi lain, Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menyampaikan apresiasi atas pengakuan pemerintah nan meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2025.

"Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah," ucapnya.

Ia berambisi ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga mengaku mau menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan.

Bambang juga berambisi tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, dia mau memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin nan dia pimpin.

Dia menyebut bahwa kelak bakal ada koperasi milik desa, seperti visi dari pemerintah, nan bakal dihidupkan kembali di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan guna mendongkrak ekonomi kerakyatan.

"Semoga Dekopin ke depan semakin jaya dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Dengan kepengurusan nan telah diakui secara resmi, Dekopin diharapkan bisa memperkuat perannya dalam membangun ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

(rir/rir)