Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian alias Kemenperin telah memeriksa oknum pejabat internal di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi nan tersandung kasus pemalsuan Surat Perintah Kerja (SPK). 

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif  mengungkap oknum berinisial LHS telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat untuk membikin surat perintah kerja fiktif kepada pihak lain seolah itu surat resmi dari Kementerian.

"Padahal paket pekerjaan nan dimaksud tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran alias DIPA Kementerian," kata Febri di kantornya, Senin 6 Mei 2024.

Aksi LHS dilakukan pada tahun anggaran 2023. Paket pengerjaan nan diusulkan oknum tersebut juga tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Kasus ini terbongkar setelah adanya kejuaraan dari pihak ketiga penerima SPK fiktif ke Kementerian Perindustrian. 

Iklan

Febri tidak merinci siapa penyedia jasa nan menjadi korban. Namun atas pengaduan tersebut, Kementerian telah melakukan pemeriksaan internal dan menemukan telah terjadi penipuan nan dilakukan LHS. 

Saat ini Kementerian sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat nan dilakukan pelaku dengan balasan maksimal pemecatan. "Yang berkepentingan saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya," ujarnya. 

Ia mengimbau masyarakat termasuk para penyedia jasa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan peralatan jasa di Kemenperin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pilihan Editor: Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif