TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan bakal memanfaatkan aset-aset pemerintah nan tidak terpakai untuk menyediakan lahan program 3 juta rumah nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah melakukan inventarisasi tata ruang untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi nan potensial untuk pembangunan perumahan.
"Semua aset-aset pemerintah nan idle, nan belum dimanfaatkan mungkin kelak kita manfaatkan untuk pembangunan rumah, tapi jika di perkotaan lebih condong untuk high-rise building, apartemen," ujarnya saat ditemui dalam aktivitas Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.
Untuk rencana pembangunan kediaman di perkotaan, Suyus mengatakan bakal mulai untuk wilayah Jakarta terlebih dahulu. Saat ini, Suyus berujar telah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk mendata wilayah-wilayah nan dapat membangun perumahan.
"Kami sedang melakukan pertimbangan terhadap semua, sudah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai 1 juta rumah nan ada di perkotaan. Kami sedang inventarisasi semua tata ruang," imbuhnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah agar proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan alias lahan nan tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.
"Dari Satgas Perumahan udah nagih-nagih lantaran mereka berpikir tanahnya tetap banyak sekali. Padahal tanah kami tetap cukup minim untuk kelas pembangunan," ujarnya.
Suyus membeberkan bahwa banyak tanah dari transmigrasi nan kewenangan pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.
Iklan
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto bakal merealisasikan program 3 juta rumah nan dijanjikan saat kampanye. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah bakal membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Program tersebut bermaksud menjamin pembangunan kediaman dan rumah murah terjangkau berbobot dengan sanitasi nan baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat nan membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini diharapkan bisa mengurangi nomor backlog perumahan alias kesenjangan antara total kediaman terbangun dan jumlah rumah nan dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan 13 tahun kemudian, alias pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit namalain hanya susut 6 persen alias sekitar 800 ribu unit.
Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Rekam Jejak Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Prabowo nan Pernah Didesak Mundur dari Kursi Mendag