Kementerian Keuangan Laporkan Utang Pemerintah saat Ini Tembus Rp8.473,9 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Kinerja APBN nan dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir Oktober mencatat utang pemerintah telah menembus Rp8.473,9 triliun. Utang tersebut terdiri dari surat berbobot negara alias SBN sebesar 88,31 persen dan pinjaman 11,69 persen.

Data APBN KiTa jenis Oktober mencatat utang dalam corak SBN sebanyak Rp7.483 triliun dan terdiri dari SBN domestik Rp6.013 triliun dan Valas Rp1.379 triliun. Sedangkan pinjaman sebanyak Rp 990 triliun, didapat dari dalam dan luar negeri.

Rasio utang saat ini sebesar 38,55 persen terhadap produk domestik bruto alias PDB. Pemerintah menetapkan pemisah kondusif rasio sebesar 60 persen terhadap PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” demikian tertulis dalam info APBN KiTa jenis Oktober, dikutip Senin, 11 November 2024. 

Hingga 31 Oktober 2024, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp438,1 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memaparkan, jumlah tersebut telah mencapai 67,6 persen dari sasaran nan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) 2024.

Utang terdiri dari surat berbobot negara alias SBN neto sebesar Rp 394,9 triliun, dan pinjaman neto sebesar Rp43,2 triliun. “Langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan sasaran APBN,” ujarnya dalam konvensi keahlian APBN di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

Pemerintah menargetkan penarikan utang tahun ini sebesar Rp648,1 triliun. Meningkat dibanding sasaran tahun lampau ialah Rp421,2 triliun. Utang dalam corak SBN telah mencapai 59,3 persen dari sasaran APBN. Secara keseluruhan pembiayaan anggaran dari utang dan non utang hingga akhir Oktober mencapai Rp383,0 triliun nan terdiri dari utang, dan non utang sebesar minus Rp53,2 triliun.

Pembiayaan pinjaman dilakukan untuk menutup kerugian alias defisit pada APBN. Hingga akhir Oktober 2024 defisit anggaran telah mencapai Rp309,2 triliun. Defisit anggaran sampai akhir tahun ditargetkan sebesar Rp522,8 triliun.