TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto menyatakan ada perusahaan asing nan melirik program 3 juta rumah cuma-cuma Presiden Prabowo Subianto. Iwan mengatakan, sudah ada pengusaha dari Cina, Dubai, hingga Qatar, nan berkeinginan bekerja sama.
Namun, Iwan belum bisa memastikan apakah minat tersebut merupakan minat berinvestasi. “Belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana, mungkin MoU,” kata Iwan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang prasarana dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu malam, 6 November 2024.
Iwan mengatakan, kementeriannya—yang di era pemerintahan baru berdiri sendiri menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman—akan mengecek terlebih dulu kesempatan kerja sama dengan asing tersebut. “Kami mau memastikan itu clear. Jangan sampai menjadi investasi, tapi menjadi beban negara alias rakyat di kemudian hari,” kata Iwan.
Presiden Prabowo menjanjikan program 3 juta rumah per tahun saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, ialah Kementerian Pekrerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepala negara juga menunjuk Maruarar Sirait namalain Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasa Permukiman, serta Fahri Hamzah sebagai wakilnya.
Tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut mulanya milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum akhirnya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Hal itu membikin Menteri PKP, Maruarar Sirait, menggandeng pihak swasta untuk menjalankan program 3 juta rumah. Salah satu nan sudah melangkah adalah proyek pembangunan 250 unit rumah di Tangerang nan peletakan batu pertamanya berjalan pada Jumat, 1 November 2024.
Tak hanya itu, sebelumnya, Ara menyatakan bakal mengupayakan lahan gratis, salah satunya melalui Bank Tanah. Ia juga berjumpa sejumlah ketua lembaga pemerintah untuk mendapatkan info tentang lahan-lahan nan bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah. “Kami bakal berupaya untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar Maruarar di kantornya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan nan sudah fix dan clear agar pembangunannya melangkah lancar.”
Pilihan editor: PT Astra Agro Lestari Konfirmasi Mangkirnya Petinggi dari Panggilan Kejati Terkait Kasus Tumpang Tindih Lahan