Kepala Bapanas dan Kepala Bulog Dilaporkan ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK atas dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilaiRp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Laporan dilayangkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada hari ini, Rabu (3/7).

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog sebagai pihak nan paling bertanggung jawab mengenai dua persoalan tersebut.

"Ada dugaan korupsi nan dilakukan oleh Bapanas dan Bulog lantaran menurut kajian kami dan hasil investigasi ada dugaan mark up nan dilakukan oleh dua lembaga tersebut mengenai masalah impor beras," ujar Hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut Hari, dua lembaga nan bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga. Hal itu menyebabkan terdapat selisih nilai beras impor nan sangat signifikan.

"Harganya jauh di atas nilai penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up. KPK kudu bergerak dan memeriksa Kepala Bapanas dan Kepala Bulog," kata Hari.

Ia mengungkapkan info nan menunjukkan gimana praktik mark up terjadi. Ia menduga ada perusahaan Vietnam berjulukan Tan Long Group nan memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras.

"Ada perusahaan Vietnam berjulukan Tan Long Group nan memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF," tutur Hari.

Dari sejumlah info nan dikumpulkan menyimpulkan nilai realisasi impor beras itu jauh di atas nilai penawaran. Dugaanmark upini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) nan mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton alias senilai 371,60 juta dolar AS.

Artinya Bulog mengimpor beras dengan nilai rata-rata 655 dolar AS per ton. Dari nilai ini, tutur Hari, ada selisih nilai ataumark upsenilai 82 dolar AS per ton.

"Jika kita merujuk nilai penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih nilai sekitar 180,4 juta dolar AS. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka perkiraan selisih nilai pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," terang Hari.

Ia menambahkan untuk dugaan kerugian negara akibat demurrage (denda) pelabuhan impor beras senilai Rp294,5 miliar terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.

"Harus ada pengawasan secara norma nan dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi KPK untuk segera melakukan investigasi terhadap persoalan impor beras hari ini," ucap Hari.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak mau menyampaikan info mengenai laporan masyarakat lantaran merupakan kerahasiaan. Hanya saja, secara normatif, kata dia, KPK bakal menindaklanjuti laporan nan diberikan oleh masyarakat.

"KPK tidak bisa menyampaikan laporan nan masuk lantaran menyangkut kerahasiaan. Bila pelapor nan membuka ke jurnalis, itu di luar kewenangan KPK," kata Tessa.

"Bila dinilai sudah komplit untuk ditindaklanjuti bakal ditindaklanjuti. Tapi, jika rupanya dibutuhkan data/dokumen pelengkap, maka bakal diminta untuk melengkapi dulu," sambung dia.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan terhadap laporan tersebut, namun tidak diperoleh jawaban.

(ryn/ugo)

[Gambas:Video CNN]