Kepala Bappenas Minta Sri Mulyani Turunkan Target Defisit APBN 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan sasaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari produk domestik bruto alias PDB.

Hal ini disampaikan Suharso di dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024. "Kami berambisi Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, jika memang itu disepakati, kami inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," tutur Suharso.

Suharso merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Pasal 5 ayat 1 dan 2. Regulasi ini menyebut pemerintahan saat inidiwajibkan membentuk alias menyusun Rencana Kerja Pemerintah alias RKP dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya. 

Namun, presiden terpilih tetap mempunyai ruang mobilitas nan luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui sistem perubahan APBN-Perubahan (APBN-P). "Sehingga, ada ruang fiskal pemerintahan nan bakal datang, jika bakal menggunakan pasal itu," kata Suharso.

Iklan

Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal alias KEM-PPKF, Sri Mulyani membidik defisit anggaran pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB. APBN 2025, kata dia dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur untuk memaksimalkan keahlian fiskal bagi program pemerintah selanjutnya.

"Defisit nan kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, nan bakal membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. 

ANNISA FEBIOLA | ANTARA