Kepala BKKBN Bantah Wajibkan Satu Wanita Punya Satu Anak Perempuan, Ini Penjelasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional alias BKKBN, Hasto Wardoyo, meluruskan pernyataannya tentang satu wanita punya satu anak perempuan, nan bikin gempar setelah disalahartikan.

Dia menyatakan tak pernah menyatakan bahwa satu wanita kudu mempunyai satu anak perempuan.

"Aku tidak ngomong jika satu wanita wajib punya anak satu perempuan, saya ngomong gak begitu, saya ngomongnya gini rata-rata diharapkan satu wanita punya anak satu perempuan, rata-rata, lho," katanya di Magelang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan perihal tersebut usai menjadi pembicara "Percepatan Penurunan Stunting untuk Menyongsong Generasi Emas 2045" di Magelang.

"Kalau depan rumah saya punya anak wanita dua, belakang saya gak punya anak wanita pas sudah," katanya.

Ia mengatakan tujuan pernyataannya adalah agar masyarakat tumbuh seimbang. "Jadi tugas BKKBN itu menjaga masyarakat tumbuh seimbang jika suatu wilayah itu, satu kelurahan perempuannya 5.000, sepuluh tahun lagi perempuannya tinggal 4.500, pasti masyarakat itu berkurang lantaran nan mengandung dan melahirkan itu perempuan," katanya.

"Itulah makna rata-rata, jangan diterjemahkan satu wanita wajib punya anak satu," katanya.

Keluarga Berencana dari Waktu ke Waktu

Iklan

Program Keluarga Berencana (KB) sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an ketika pertumbuhan masyarakat 2,12% lebih tinggi dari nomor pertumbuhan masyarakat bumi nan 2,06 persen. 

Gerakan sosial KB ini diprakarsai sejumlah master nan berasosiasi dalam Perkumpulan Keluarga Berancana Indonesia (PKBI) untuk mencegah nomor kematian ibu dan bayi nan tinggi pada masa itu.

Namun, aktivitas ini tidak melangkah mulus, termasuk halangan dari  pasal 283 dan 534 KUHP nan melarang adanya peragaan perangkat untuk mencegah kehamilan. Setelah Orde Baru lahir, aktivitas Keluarga Berencana didukung pemerintah dengan berdirinya Lembaga Keluarga Berencana Nasional nan menjadi cikal bakal BKKBN.

Pemerintahan Presiden Soeharto nan menghadapi peningkatan nomor kelahiran sampai 2,71 persen di tahun 1970-an menggalakkan KB. Untuk mendorong pengaturan jumlah anak, alat-alat kontrasepsi seperti pemasangan spiral dan pil KB digratiskan. Upaya ini sukses menekan peningkatan nomor pertumbuhan.

ANTARA

Pilihan Editor Pertamina International Shipping Gaet Perusahaan Global Tambah Kapal Tanker Raksasa