Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Di Indonesia ada beberapa istilah nan merujuk pada satuan minimal bayaran nan kudu dibayarkan kepada pekerja. Di antaranya nan sering disebut- sebut ialah Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Lantas apa perbedaan ketiga istilah tersebut? Berikut penjelasannya.

UMR

UMR adalah istilah untuk menyebut bayaran minimum secara umum nan ditujukan pada wilayah tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Pada tahun 2000 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan keputusan Nomor 226 tentang perubahan pasal peraturan sebelumnya, dan perubahan beberapa istilah. UMR tingkat I diubah menjadi UMP, UMR tingkat II menjadi UMK, UMSR Tingkat I menjadi UMS Provinsi, sedangkan UMSR tingkat II menjadi UMS kabupaten alias kota.

Dikutip dari jdih.babelprov.go.id bayaran minimum provinsi (UMP) adalah bayaran bulanan terendah berupa bayaran tanpa tunjangan alias bayaran pokok termasuk tunjangan tetap nan ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Penetapan UMP bakal diperbarui setiap tahun sesuai. Perhitungannya bakal memperhatikan kebutuhan hidup layak serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk menghitung penetapan bayaran minimum digunakan formula tersendiri ialah bayaran minimum tahun melangkah ditambahkan dengan hasil perkalian antara bayaran minimum tahun melangkah dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun melangkah dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dari hasil kalkulasi tersebut bakal tercermin “angka” kebutuhan hidup nan layak untuk penetapan bayaran minimum tahun berikutnya.

UMP

Upah Minumum Provinsi (UMP) di Indoenesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan patokan tersebut, kenaikan bayaran minimum dihitung berasas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu alias nan disimbolkan alfa ini nilainya berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,3. Berikut daftar jumlah UMP 38 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang bayar bayaran lebih rendah dari bayaran minimum nan telah ditetapkan. Bagi pengusaha nan tidak bisa bayar bayaran minimum dapat melakukan penangguhan.

UMK

Sementara itu, UMK adalah kepanjangan dari bayaran Minimum Kabupaten/Kota di mana nan menetapkan besaran bayaran di kabupaten alias kota suatu provinsi tertentu adalah pemimpin wilayahnya ialah bupati alias walikota.

Usulan UMK nan diajukan pemimpin wilayah tersebut kepada gubernur, jika disetujui maka gubernur bakal menetapkannya sebagai UMK kabupaten alias kota itu.

Iklan

Pada kasus tertentu, andaikan bupati alias walikotanya belum dapat menetapkan besaran UMK sesuai pemisah waktu nan telah ditetapkan pemerintah, maka kabupaten alias kota tersebut bakal menggunakan patokan UMP nan telah dirilis gubernur sebelumnya

Indonesia juga pernah menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK), berasas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. UMSK dihapuskan. UMSK nan ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap bertindak hingga surat keputusan penetapannya berakhir.

UMSK tidak bertindak jika UMP dan UMK lebih tinggi, dan Gubernur wajib mencabut UMSK nan ditetapkan setelah 2 November 2020 selambatnya satu tahun sejak ditetapkan. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan UMSK.

Kenaikan UMP di Indonesia 2024

Upah Minumum Provinsi di Indoenesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan patokan tersebut, kenaikan bayaran minimum dihitung berasas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu alias nan disimbolkan alfa ini nilainya berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,3. Berikut daftar jumlah UMP 38 provinsi di Indonesia

Diketahui bahwa nilai UMP di sejumlah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP 2024 tertinggi, ialah mencapai Rp 5.067.381. Perlu digarisbawahi bahwa UMP Jakarta di tahun ini pun juga menjadi nan tertinggi, ialah sebesar Rp 4.900.798.

Meski demikian, kenaikan UMP 2024 tertinggi secara nominal dicatatkan oleh Maluku Utara, ialah sebesar Rp 223.280, disusul DKI Jakarta nan naik Rp 166.583. Maluku Utara juga mencatatkan kenaikan tertinggi secara persentase, ialah 7,50 persen.

TIARA JUWITA | HENDRIK KHORUL MUFID | HERZANINDYA MAULIANTI

Pilihan Editor: Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia