Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Pelaksanaan Tapera

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta penyelenggaraan PP No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Tapera ditunda terlebih dulu agar tidak memantik pro kontra nan lebih luas di masyarakat.

"Saran saya agar tidak jadi pro kontra, di-hold dulu sembari dilakukan sosialisasi baru kemudian dilakukan kembali," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (29/5).

Bamsoet beranggapan kebijakan itu semestinya dikaji kembali lantaran sekarang masyarakat tengah mengalami penurunan daya beli.

Ia menyebut banyak masyarakat nan memerlukan biaya untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

"Jadi, sekali lagi pertama sosialisasi yang lebih masif, agar rakyat mengerti bahwa nan dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya," ucap dia.

Gelombang kritik saat ini meluas menyusul kebijakan iuran wajib Tapera nan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Aturan baru itu merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera sekarang bukan bukan hanya PNS alias ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk tenaga kerja swasta dan pekerja lain nan menerima penghasilan alias upah.

Besaran total iuran nan wajib diberikan ialah sebesar 3 persen, masing-masing 2,5 persen berasal alias diberikan oleh pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja.

(mnf/gil)

[Gambas:Video CNN]